Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis

D'moneyTalkPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, jika pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi pada Kamis (28/8) nanti. 

“Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8). Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing.

Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut. 

Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen.

“Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,” jelasnya.

Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera. 

Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. “Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,” tegasnya. 

Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. “Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” keluhnya. 

Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu.

“Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,” ungkapnya. “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,” pungkasnya. (*)

Proses Seleksi Pegawai PPPK Dimulai, 538 Instansi Usulkan Formasi PPPK Paruh Waktu

D'moneyTalk– Proses Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu telah dimulai. Tercatat, sudah 538 instansi yang mengusulkan formasi untuk calon aparatur sipil negara (ASN) PPPK Paruh Waktunya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar 78 persen yang diusulkan oleh 538 instansi. Adapun instansi tersebut terdiri dari 49 instansi pusat dan 489 instansi daerah.

“Ini menggembirakan karena progresnya sudah sangat bagus, sudah 1,068 juta atau 78 persen,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8).

Kendati begitu, masih perlu dicermati terkait adanya 62 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktunya. Sebab, dari 62 instansi tersebut ada potensi sekitar 235.533 atau 17,2 persen honorer yang sejatinya bisa menjadi PPPK Paruh Waktu. Termasuk, adanya potensi 66.495 orang atau 4,9 persen yang tidak diusulkan oleh instansi. Adapun instansi-instansi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kota Malang.

Menurutnya, ada berbagai alasan terkait belum diusulkannya 17,2 persen honorer tersebut, bahkan 4,9 persen yang tidak diusulkan. Salah satunya, soal anggaran yang tidak tersedia.

“Nah yang tidak diusulkan ini teridentifikasi dengan berbagai alasan, antara lain meninggal dunia, kemudian sudah tidak aktif bekerja, instansi menilai tidak ada kebutuhan di organisasinya, dan keempat tidak tersedia anggaran,” paparnya.

Bedasarkan data BKN, ada 27.644 atau 41,6 persen dari yang tidak diangkat beralasan tidak aktif bekerja. Kemudian, 26.395 atau 39,7 persen lainnya yang berpotensi tidak diangkat karena ketidaktersediaan anggaran, 11.404 atau 17,2 persen tidak diangkat karena tidak ada kebutuhan di instansi, dan 1.052 atau 1,6 persen lainnya karena meninggal dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja mengimbau agar mereka yang masuk dalam PPPK Paruh Waktu tidak perlu khawatir tidak diangkat menjadi PPPK. Dia menegaskan, PPPK Paruh Waktu ini jadi jembatan dalam masa transisi sebelum mereka diangkat secara resmi menjadi PPPK. Nantinya, lanjut dia, mereka juga diberikan NIPPPK.

“PPPK Paruh Waktu itu adalah pegawai aparatur sipil negara. Justru itu masa transisi ketika dari aspek keuangan belum terpenuhi, jadi status hukum dinaikkan,” tegasnya.

“Tapi ketika gajinya Rp 1 juta akan diberikan Rp 1 juta dulu, supaya tidak mengganggu belanja pegawai yang 30 persen,” sambungnya.

Selain itu, di nomenklatur ini, KemenPANRB telah menyiapkan empat formasi khusus untuk honorer lulusan SD-SMP. Adapun keempatnya meliputi Pengelola umum operasional, Operator layanan operasional, Pengelola layanan operasional, dan Penata layanan operasional.

Di sisi lain, Aba juga menyampaikan update untuk pengangkatan CPNS tahun 2024. Menurutnya, sudah 99,72 persen CPNS sudah mendapat Surat Keputusan (SK) CPNS. Sementara untuk PPPK Tahap I sudah 87,68 persen telah memperoleh SK. Sayangnya, untuk PPPK Tahap II baru 25,42 persen usulan yang masuk ke BKN dan 8,47 persen yang mendapat SK.

Saat ini, BKN terus mendorong dan membantu pihak instansi terkait untuk bisa segera mengajukan NIPPPK-nya. Mengingat batas terakhir pengajuan pada 10 September 2025. 

Pengamat Militer Kritisi Dominasi Pangdam Berlatar Belakang Kopassus

D'moneyTalk.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menyoroti jumlah 21 kodam di Indonesia. Hal itu setelah Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto meresmikan enam kodam baru di Batujajar pada Ahad (10/8/2025).

Sayangnya, kata Ginting, dari 21 panglima kodam (pangdam), tidak mencerminkan distribusi ideal. Bahkan, korps Infanteri Komando terlihat sangat menguasai posisi teritorial tersebut.

"Dari 21 kodam, komposisi panglima kodam (pangdam)-nya, menurut saya juga tidak proporsional untuk lima korps utama. Termasuk posisi perwira tinggi dari infanteri komando (Kopassus) terlalu dominan, tidak mencerminkan jumlah prajurit infanteri secara keseluruhan," ucap Ginting kepada D'moneyTalk.co.id di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dalam catatan Ginting, dari 21 pangdam, sebanyak sembilan orang berlatar belakang Infanteri Komando dan tujuh pangdam Infanteri non-Komando. Pangdam dari Korps Kavaleri nol, Artileri Medan (Armed) tiga pangdam, Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) satu pangdam, dan Zeni satu pangdam.

"Menurut saya idealnya secara proporsional mesti mewakili lima korps utama (Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Zeni). Ke depan bisa ditambah dengan Korps Penerbangan AD jika sudah ada yang berpangkat mayor jenderal," ucap Ginting.

Menurut dia, posisi pangdam hendaknya tidak dikuasai satu korps, lantaran masalah yang dihadapi juga berbeda-beda. "Maka idealnya komposisi itu mesti memperhatikan bahwa TNI AD itu bukan milik satu korps utama saja, dan bukan Kopassus minded," ujar Ginting.

Dia menawarkan agar distribusi jabatan ideal, hendaknya pangdam dari Infanteri Komando empat orang dan Infanteri non-Komando sembilan orang. Sisanya, dua pangdam dari Zeni, dua pangdam dari Arhanud, dua pangdam dari Armed, dan dua pangdam dari Kalaveri.

Langkah itu penting dilakukan untuk menguatkan soliditas organisasi, khususnya yang memegang kendali komando kewilayahan. Sehingga, tidak ada kesan korps satu dianakemaskan dan yang lain seolah dipinggirkan. "Pemimpin TNI mesti memiliki semangat integrasi untuk membangun organisasi militer yang sehat," kata Ginting.

Dia juga menyoroti komposisi abiturien pangdam yang tidak proporsional. Dari 21 pangdam, mereka ada yang angkatan Akmil 1990 sampai paling muda 1997. Ginting menyebut, pangdam dari angkatan 1990 satu orang, angkatan 1991 empat pangdam, 1992 dua pangdam, dan 1993 lima pangdam.

Untuk angkatan 1994 satu pangdam, angkatan 1995 tidak ada yang menjadi pangdam, angkatan 1996 menyumbang empat pangdam, dan lulusan 1997 empat pangdam. "Formasi abiturien juga mesti dipertimbangkan masak-masak. Idealnya saat ini mendahulukan atau prioritas abituren 1990-1991-1992-1993," kata Ginting menjelaskan.

Dia berpesan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak untuk mengerem angkatan 1994-1995-1996-1997 menjadi pangdam. Selain masih terlalu muda, hal itu demo menjaga roda organisasi tetap berjalan. Pasalnya, mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI masa jabatan pati sampai 61 tahun.

Anggap saja usai pangdam dari Akmil 1997 sekarang di kisaran 48 tahun maka mereka pensiun masih 13 tahun lagi. "Bahkan bisa 14-15 tahun lagi masa dinasnya bila sampai bintang tiga dan empat. Dampaknya akan menghambat organisasi, bahkan organisasi menjadi tidak sehat," kata Ginting.

 

Baca: Pakar Militer Soroti Terlalu Banyak Pati di Organisasi Puskesad

Dia mengingatkan, jangan sampai rotasi dan mutasi di lingkungan TNI tidak jalan akibat penerapan perpanjangan usia pensiun pati TNI. "Mutar-mutar saja selama lebih dari 12 tahun sebagai perwira tinggi," ucap Ginting.

Terakhir, ia berpesan, ancaman dan potensi kodam di setiap daerah yang berbeda juga hendaknya menjadi pertimbangan sendiri bagi pimpinan dalam melantik pangdam. Karena dengan menyesuaikan karakter wilayah kodam dan korps di TNI AD maka permasalahan di lapangan bisa dengan mudah diatasi.

"Misalnya ancaman wilayah udara, maka berdayakan Panglima dari Korps Arhanud. Perbatasan darat dengan negara tetangga, maka berdayakan Panglima dari Korps Infanteri. Pembangunan infrastruktur daerah, maka berdayakan Panglima dari Korps Zeni. Begitu juga dengan Korps Armed untuk bantuan tembakan dari Korps Kavaleri menyesuaikan dengan hakikat ancaman wilayah," ujar Ginting.

Baca: Panglima TNI Pimpin Sertijab, Laksda Hersan Resmi Jabat Irjen TNI

Kementerian BUMN Jadi Badan, Pengamat Waspadai Tumpang Tindih

Radar Info.CO.ID - JAKARTA.Isu perubahan nama Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN mendapat perhatian.

Pengamat BUMN Herry Gunawan menganggap, perubahan status ini memiliki potensi besar menyebabkan dualisme pengelolaan yang berakhir pada ketidakefisienan dan pemborosan dana.

Menurutnya, jika perubahan ini terwujud, akan muncul kemungkinan tumpang tindih dalam wewenang dengan lembaga lain yang juga menangani BUMN, seperti BPI Danantara. Karena, badan dalam struktur organisasi pemerintah merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas yang sangat khusus. Jika Badan Penyelenggara BUMN dibentuk, tugasnya pasti akan berupa pengelolaan BUMN.

"Dengan demikian, BPI Danantara dan Badan Penyelenggara BUMN memiliki kemampuan untuk mengelola subjek yang sama, yakni BUMN. Hal ini berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan BUMN," katanya kepada Radar Info, Kamis (25/9/2025).

Herry menyatakan, perubahan status ini justru akan menyebabkan pengelolaan pelat merah menjadi kurang efektif. Akibatnya, menurutnya, terjadi dualisme berupa pemborosan dana dan ketidakefisienan dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, ia juga menyoroti gagasan penggabungan antara kedua entitas tersebut jika benar-benar terbentuk. Menurutnya, sifat Badan Penyelenggara BUMN yang sangat birokratis dinilai tidak sesuai jika dikombinasikan dengan BPI Danantara yang bersifat korporatif.

"Jika digabungkan, akan menyebabkan pengelolaan BUMN menjadi terlalu birokratis, dan pada akhirnya keputusan mengenai tindakan perusahaan bisa terlambat," ujarnya.

Herry mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025, BUMN telah ditetapkan sebagai institusi swasta. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan bagi lembaga pemerintah untuk mengawasi entitas yang berstatus swasta karena hanya akan menimbulkan konflik kepentingan.

Jika pemerintah tetap ingin memiliki dua lembaga pengelola BUMN, Herry menyarankan adanya pembagian tugas, wewenang, dan fungsi yang jelas.

Sebagai contoh, Badan Penyelenggara BUMN fokus pada pengelolaan perusahaan yang memiliki status Perum dan Badan Layanan Umum (BLU) yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Sementara BPI Danantara mengelola yang berstatus Perseroan, yang berorientasi pada keuntungan," usulnya.

Selanjutnya, Herry menyarankan agar BUMN yang berada di bawah BPI Danantara sepenuhnya terbebas dari campur tangan politik dan tidak lagi mendapatkan pendanaan dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jika ada pihak yang mengalami kerugian besar, maka BPI Danantara yang harus menyelesaikannya. Termasuk jika diperlukan, dapat dibubarkan saja," tegasnya.

Sebelumnya dilaporkan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemungkinan akan diubah menjadi Badan Penyelenggaraan BUMN.

"Ia tetap. Badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (namanya). Badan penyelenggara BUMN," kata Dasco di Gedung DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Menurut Dasco, pertimbangan pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi lembaga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Karena sebagian besar tugas dan peran Kementerian BUMN saat ini telah dipindahkan kepada Danantara.

"Di sana fungsi BUMN sudah, kementerian BUMN sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Jadi, tersisa fungsi dari Kementerian BUMN yaitu sebagai regulator pemegang saham kelas A dan menyetujui RPP," ujar Dasco.

"Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian muncul keinginan untuk menurunkan status kementerian menjadi badan. Itu yang sekarang sedang dibahas, nanti kita lihat saja hasilnya," katanya.

Respons Wamendagri Bima Arya Bendera PAN Dikibarkan Massa Aksi ,Bubarkan DPR, di Kawasan Senayan

D'moneyTalk - Viral di balik aksi 'Bubarkan DPR' di Kawasan Senayan, bendera Partai Amanat Nasional (PAN) ikut dikibarkan sejumlah orang.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengomentari aksi ini.

Seperti diketahui,  Bima Arya Sugiarto juga merupakan Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto 

Dalam video yang diterima Tribunnews, puluhan massa aksi yang mengenakan pakaian bebas tersebut terlihat mengibarkan bendera berlogo matahari putih bertuliskan PAN dengan nomor 12.

Hal itu terjadi di bawah Fly Over Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto.

Menanggapi fenomena bendera PAN berkibar dalam aksi tersebut, Bima Arya menyatakan, kalau sebelum aksi digelar, PAN menyelenggarakan Rangkaian HUT di Kawasan Senayan Park, yang tidak jauh dari lokasi aksi.

"Oh iya, kemarin itu kan ada (acara)ulang tahun PAN kebetulan dipasang di sekitar lokasi peringatan," kata Bima Arya saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dengan begitu, Bima Arya membantah kalau aksi tersebut digelar atas dukungan dari PAN.

Pasalnya menurut dia, hal itu hanya kebetulan, karena bendera-bendera PAN yang dipasang panitia belum sempat dicopot hingga akhirnya dimanfaatkan oleh massa aksi.

"Nggak (PAN ikut campur dalam aksi) saya kira mungkin aksi spontan saja karena kami melihat tadi penumpukan massa jiga di titik di mana PAN kemarin melakukan peringatan yak," kata dia.

"Aksi spontan memindahkan ya," tandas Bima Arya.

Diketahui, aksi yang terjadi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) sempat diwarnai dengan kericuhan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan TNI terlibat saling serang dengan massa aksi.

Dimana, massa aksi melempari aparat dengan menggunakan botol, batu dan beberapa alat yang berada di lokasi.

Sementara, aparat menggunakan mobil rantis water canon, hingga melakukan penembakan gas air mata ke arah massa aksi.

Tak hanya itu, aksi juga menjalar ke beberapa titik termasuk ke ruas jalan tol dalam kota menuju Slipi yang mengharuskan dilakukan penutupan jalan oleh pihak kepolisian.

Lebih jauh, dalam aksi ini juga beberapa fasilitas dikabarkan rusak, termasuk di antaranya posko pengamanan dalam (pamdal) dan komputer di pintu Gerbang Pancasila DPR RI.

Bahkan, diketahui satu unit sepeda motor turut dibakar dalam aksi bertajuk 'Bubarkan DPR' ini.

Belasan Orang Ditangkap

Demonstrasi di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta, sempat memanas pada Senin (25/8/2025) siang.

Suasana ketegangan muncul ketika petugas berusaha mendorong mundur massa yang mendekati gedung parlemen.

Pantauan Tribunnews menunjukkan bahwa sekitar pukul 12.40 WIB, massa mulai bergerak ke arah Slipi, Jakarta Barat, dan perlahan bergeser menuju Semanggi.

Beberapa peserta aksi sempat mendekati mobil pengurai massa dan melempar barang ke arah petugas.

Sebagai respons, polisi menyemprotkan water cannon untuk mengendalikan situasi.

Massa pun dipukul mundur dan berlarian ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo, terlihat memberikan komando dari atas mobil pengurai massa untuk mengurai dan membubarkan aksi.

"Bapak/Ibu ini sudah tidak kondusif banyak pelajar, anak-anak kami. Kami bubarkan, karena aksinya sudah tidak kondusif," ujar Susatyo.

Petugas dari dalam gedung DPR RI juga turut keluar untuk membantu memukul mundur massa.

Hingga pukul 12.50 WIB, aparat masih berupaya mengendalikan situasi dan mendorong massa menjauh ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

Tuntutan Demonstrasi

Ratusan massa menyuarakan tuntutan yang mencerminkan keresahan masyarakat yaitu: pembubaran DPR, penolakan komersialisasi pendidikan, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penghentian praktik politik dinasti.

Aksi yang digelar oleh kelompok "Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat" ini menjadi sorotan publik setelah berujung ricuh. 

Lemparan batu, gas air mata, dan semprotan water cannon mewarnai demonstrasi yang awalnya berlangsung damai.

"Kami hidup susah, gaji DPR besar sekali," teriak seorang demonstran, menggambarkan ketimpangan yang dirasakan masyarakat.

Di antara kerumunan, tampak pelajar berseragam, buruh, pengemudi ojek daring, dan mahasiswa dari berbagai penjuru Jakarta.

Mereka datang bukan atas nama institusi, melainkan sebagai warga negara yang merasa terpinggirkan.

Kehadiran mahasiswa sebagai bentuk kepedulian. "Kami di sini adalah masyarakat Indonesia,"ujar mereka.

Kericuhan pecah sekitar pukul 12.45 WIB ketika massa mencoba menerobos barikade.

Polisi merespons dengan gas air mata dan semprotan air. Massa berlarian ke arah Jalan Gerbang Pemuda, sementara aparat terus berusaha menghalau mereka hingga ke kawasan Senayan Park.

Sebanyak 15 orang ditangkap, terdiri dari pelajar dan individu yang diduga kelompok anarko.

Polisi menyebut penangkapan dilakukan untuk mencegah tindakan anarkis lebih lanjut. 

Di tengah kekacauan, suara-suara demonstran tetap lantang.

"Kalian digaji pakai uang kami!" teriak mereka kepada aparat.

Ketua DPR Puan Maharani merespons dengan imbauan agar aspirasi disampaikan secara hormat.

"Kami minta masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja DPR," ujarnya.

Namun, bagi massa yang turun ke jalan, suara mereka bukan sekadar masukan, melainkan jeritan hati yang menuntut perubahan nyata.

Rangkaian Demonstrasi di Depan Gedung DPR/MPR RI:

Senin, 25 Agustus 2025:

Pukul 10.00 WIB: 

- Polisi menangkap 15 orang di pintu gerbang depan DPR.

- Terdiri dari 4 pelajar dan 11 orang diduga kelompok anarko.

- Beberapa membawa barang yang dicurigai untuk aksi anarkis.

Pukul 12.40 WIB:

- Massa mulai bergerak ke arah Slipi, Jakarta Barat.

- Polisi mulai mendorong mundur massa dari depan gedung DPR/MPR RI.

Pukul 12.45 WIB:

- Polisi menembakkan gas air mata dan semprotan air ke arah demonstran.

- Massa melempar botol air plastik ke arah polisi.

Pukul 12.50 WIB:

- Polisi masih berusaha memukul mundur massa ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

Pukul 13.30 WIB:

- Situasi mulai terkendali setelah pasukan tambahan Brimob dan TNI dikerahkan.

Pukul 14.00 WIB: 

- Muncul massa pengunjuk rasa di pintu belakang DPR.

Pukul 15.00 WIB: 

- Polisi menghalau massa hingga ke dekat Stasiun Palmerah.

Pukul 16.00 WIB: 

- Brimob menembakkan gas air mata lebih dari lima kali dalam setengah jam.

- Massa dipukul mundur ke arah Gelora Bung Karno (GBK).

Pukul 17.10 WIB:

- Tol Dalam Kota ditutup, tidak ada kendaraan melintas.

- Massa berjalan kaki di tengah ruas jalan tol menuju Gedung DPR.

Pukul 17.20 WIB:

- Massa mulai membubarkan diri.

Pukul 17.59 WIB:

- Sejumlah massa dari arah Spark berkumpul depan TVRI mencoba menerobos pengamanan.

- Polisi tetap berjaga dan melakukan pendekatan humanis.

Pukul 18.00 WIB:

- Batas waktu penyampaian pendapat sesuai aturan.

(*/D'moneyTalk)

 

Artikel diolah dari Tribunnews.com/TribunSolo.com  

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan  

Profil Benyamin Davnie, Wali Kota Tangsel yang Menarik Perhatian: Agama, Pendidikan, dan Karier

Radar InfoTangerang Selatan sering menjadi perhatian masyarakat. Baik karena perkembangan kota maupun isu-isu terkait kepemimpinan. Salah satu tokoh yang saat ini banyak dibicarakan adalah Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Ia dikenal sebagai pejabat pemerintah senior dengan pengalaman luas dalam pemerintahan daerah, khususnya di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Baru-baru ini, Benyamin kembali menjadi sorotan setelah memberikan tanggapan terhadap kritik yang datang dari Leony Trio Kwek Kwek. Kritik tersebut menyentuh anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) milik Pemkot Tangsel yang dinilai terlalu besar. Menariknya, alih-alih merasa kesal, Benyamin justru menjawab dengan tenang. Ia menekankan bahwa kritik masyarakat merupakan hal penting dalam proses evaluasi dan menjaga transparansi pemerintahan.

Selain itu, jalur karier Benyamin Davnie juga layak mendapat perhatian. Ia memulai kariernya sebagai staf pelaksana di Kabupaten Tangerang, kemudian menjabat berbagai posisi penting hingga akhirnya menjadi Wali Kota Tangsel. Keberhasilannya menjabat selama dua periode bersama wakilnya Pilar Saga Ichsan menunjukkan tingginya kepercayaan dari masyarakat Tangsel.

Sebagai tokoh yang dikenal luas, kehidupan pribadi dan informasi tentang Benyamin juga menjadi topik menarik untuk dibahas. Mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman karier, hingga cara dia menghadapi kritik dari masyarakat. Artikel ini akan membahas secara lengkap profil dan biodata Benyamin Davnie, Wali Kota Tangerang Selatan.

Wali Kota Tangerang Selatan Dua Periode

Drs. H. Benyamin Davnie secara resmi menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021. Dalam masa jabatannya yang pertama, ia berpasangan dengan Pilar Saga Ichsan. Mereka kembali terpilih untuk periode kedua pada 2025–2030, yang diumumkan pada 20 Februari 2025. Sebelum menjabat sebagai wali kota, Benyamin pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan bersama Airin Rachmi Diany selama dua periode penuh.

Kepemimpinan Benyamin di Tangsel sering menjadi perhatian, baik dari sisi positif maupun kritik. Namun, catatan pengalamannya menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman yang panjang dalam lingkungan birokrasi. Mulai dari posisi staf pelaksana, camat, hingga kepala dinas, semua pernah dijalaninya. Hal ini yang membuatnya mendapatkan julukan sebagai birokrat senior.

Tanggapan Terhadap Kritik Publik

Isu pengeluaran alat tulis kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan sempat menimbulkan respons masyarakat, salah satunya dari Leony Trio Kwek Kwek. Leony merasa anggaran tersebut terlalu besar dan kurang jelas. Merespons hal ini, Benyamin Davnie memilih untuk bersikap terbuka. Ia menyatakan bahwa kritik tidak perlu diperlakukan secara hukum, tetapi lebih baik dijadikan bahan evaluasi.

Benyamin juga menganggap kritik masyarakat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ia bahkan meminta Leony untuk berdiskusi langsung jika ingin informasi lebih lanjut. Namun, Leony menolak undangan tersebut dan merasa ada isu yang lebih mendesak, seperti masalah sampah dan perbaikan jalan.

Bagi Benyamin, kritik merupakan bagian dari sistem pengawasan masyarakat. Ia menyatakan bahwa laporan keuangan Pemkot Tangsel telah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggaran besar yang dikritik merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebutuhan pelayanan publik dalam jangka satu tahun.

Karier Panjang di Pemerintahan

Benyamin Davnie lahir di Pandeglang pada tanggal 1 September 1958. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dalam Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran (UNPAD). Awal karier di bidang pemerintahan dimulai di Kabupaten Tangerang sebagai staf pelaksana. Secara bertahap, ia mengemban berbagai jabatan hingga menjadi kepala dinas dan asisten daerah.

Pada tahun 2006, ia pernah maju sebagai calon wakil gubernur Banten, tetapi gagal. Meskipun demikian, jalannya karier di bidang pemerintahan tetap berjalan. Ia diberi kepercayaan menjadi Wakil Wali Kota Tangsel selama dua periode, bersama dengan Airin Rachmi Diany. Akhirnya, pada tahun 2021, ia berhasil menjabat sebagai Wali Kota Tangsel.

Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam birokrasi, Benyamin dikenal oleh banyak orang di Tangsel. Masyarakat sering memanggilnya dengan sebutan "Bang Ben". Kehadirannya dianggap memberikan stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan di Tangsel.

Biodata Lengkap Benyamin Davnie

• Nama: Drs. H. Benyamin Davnie
• Tempat dan tanggal lahir: Pandeglang, 1 September 1958
• Jenis Kelamin: Laki-laki
• Agama: Islam
• Pendidikan Terakhir: Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (UNPAD)
• Lokasi: Kota Tangerang Selatan, Banten
• Jabatan: Walikota Tangerang Selatan masa jabatan 2021–2025, terpilih kembali untuk periode 2025–2030

Karier Pemerintahan:

• Petugas Pelaksana dan Kepala Sub Bagian Kependudukan Kabupaten Tangerang
• Camat Ciledug (1988)
• Kepala Divisi Humas Kabupaten Tangerang (1991)
• Kepala Desa Cisoka (1993) dan Tigaraksa (1995)
• Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembinaan Wilayah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Tangerang
• Kepala Daerah Urusan Pemerintahan (ASDA 1)
• Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang (1998–2002)
• Wakil Walikota Tangerang Selatan (2011–2021)
• Wali Kota Tangerang Selatan (2021–2025, 2025–2030)

Wali Kota Pasangan: Pilar Saga Ichsan (masa jabatan 2025–2030)

 

Benyamin Davnie adalah seorang birokrat yang memiliki pengalaman luas dengan catatan kinerja yang panjang di lingkungan pemerintahan. Sebagai Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode, ia terkenal tanggap terhadap masukan masyarakat.

Gaya kepemimpinan yang transparan menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Berkat pengalaman yang panjang, Benyamin diharapkan mampu membawa Tangsel menuju arah yang lebih baik pada masa jabatannya yang kedua.

Demo di DPR Ricuh, Ratusan Orang Ditahan hingga Jurnalis Dipukul Polisi

Jakarta, IDN Times - Aksi demonstasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, berujung ricuh pada Senin (25/8/2025).

LBH Jakarta mengatakan, sampai Selasa (26/8/2025) pagi, sebanyak 400 orang masih ditahan, 200 di antaranya masih di bawah umur. Tidak hanya itu, seorang jurnalis foto dari Kantor Berita ANTARA juga menjadi korban pemukulan oknum polisi saat sedang meliput aksi demonstrasi.

Berikut rekap peristiwa aksi demonstrasi penolakan tunjangan DPR yang berujung ricuh!

1. Massa berdatangan, polisi kerahkan 1.250 personel amankan DPR

Massa mulai memadati Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, pada pukul 10.15 WIB. Massa yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai berdatangan.

Namun, berbeda dari demo biasanya, aksi tersebut tidak mengatasnamakan aliansi atau organisasi masyarakat tertentu. Banyak dari mereka yang merupakan pengemudi ojek online, pedagang, hingga perseorangan.

Selain itu, pintu gerbang DPR juga diblokade dengan barier beton. Pagar besi yang menjadi pembatas Gedung DPR juga dilapisi dengan oli agar massa tidak bisa memanjat.

Sementara, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.250 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut.

Rencana aksi tersebut sudah beredar di jejaring media sosial. Namun sampai aksi berlangsung, tidak ada aliansi mahasiswa maupun buruh yang mengonfirmasi menggelar demo.

2. Aksi demo mulai ricuh

Suasana demo yang damai mulai ricuh saat sekelompok orang yang mengenakan seragam sekolah mulai memadati area depan Gedung DPR pada pukul 12.40 WIB.

Mereka kompak menyuarakan aspirasinya agar DPR dibubarkan karena kinerjanya buruk. Tak berselang lama, massa mendatangi blokade kepolisian yang berada di dekat persimpangan Kementerian Kehutanan dan jalan mengarah ke Slipi, Jalan Gatot Subroto. Polisi yang bertugas pun sempat mengingatkan agar massa tidak melakukan provokasi.

Polisi melakukan pengamanan dengan memukul mundur massa ke arah Semanggi, Jalan Gerbang Pemuda. Mobil water cannon dengan daya tekanan tinggi juga diarahkan untuk mengurai demonstran.

Setelah polisi memukul mundur massa ke arah sekitar Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Gerbang Pemuda, massa justru kembali berdatangan dari arah simpang Slipi.

Sekitar 13.35 WIB massa aksi yang terkonsentrasi di persimpangan Kementerian Kehutanan tersebut kembali melempar kayu, botol, hingga batu ke arah blokade kepolisian. Peristiwa ini terjadi tepat setelah polisi berhasil memukul mundur massa yang berdatangan dari arah Jalan Gerbang Pemuda.

3. Kericuhan semakin meluas

Polisi mengerahkan kendaraan taktis (rantis) pengurai massa (raisa) hingga water cannon untuk memukul mundur demonstran. Terdengar pula gas air mata ditembakan beberapa kali ke arah massa. Alhasil, massa mundur ke arah lampu merah Slipi menuju Jalan Letnan Jenderal S Parman.

Namun, kericuhan semakin meluas dari arah belakang Gedung DPR, tepatnya di Gerbang Pancasila, massa yang sebagian besar merupakan pemuda juga dipukul mundur.

Mereka berlarian ke arah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hingga kawasan TVRI. Untuk mengurangi efek gas air mata, massa berbagi odol dan mencuci muka dengan air mineral.

“Dipukul mundur semua, pake gas air mata,” ujar salah seorang peserta aksi kepada IDN Times, Senin (25/8/2025).

Pada pukul 16.00 WIB tampak iring-iringan massa berjalan kaki dari Cawang ke Gedung DPR. Mereka memakai celana putih dan seragam sekolah.

4. Polisi pukul mundur massa

Bentrokan antara polisi dan massa aksi masih terjadi hingga pukul 18.20 WIB. Polisi memaksa mundur dengan membobardir massa menggunakan gas air mata. Insiden itu terjadi di bawah kolong flyover Slipi, dekat Stasiun Palmerah. Polisi juga menambah personel di area tersebut.

Pantauan IDN Times, sejak pukul 18.10 WIB, polisi menembakkan lebih dari 30 gas air mata dalam kurun waktu 20 menit. Kolong flyover pun tertutup asap. Hujan mengurangi efek dari perih dari tembakkan tersebut.

5. Pos polisi dibakar sampai layanan transportasi umum terganggu

Aksi demo berubah anarkis. Massa membakar Pos Polisi Petamburan, yang tepat di bawah kolong flyover. Tenda pos polisi juga ikut dibakar. Sebelum di bakar, tenda tersebut diseret ke tengah jalan. Insiden ini membuat lalu lintas terganggu. Tidak hanya itu pembatas jalan Transjakarta ikut rusak.

Demo tersenut menyebabkan sejumlah rute Transjakarta Koridor 9 dan Stasiun Palmeran ditutup sementara. Akibat gangguan tersebut, terjadi penumpukan penumpang di Stasiun Kebayoran hingga tengah malam.

6. Sejumlah pelajar ditangkap

Sementara, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pelajar dan kelompok yang diduga anarko dalam aksi demo tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Saputra, membenarkan adanya puluhan massa yang diamankan.

“Ada pelajar dan anarko, masih kita data,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Aksi yang dimulai sejak pagi itu semula berjalan damai. Namun, eskalasi massa meningkat saat ratusan orang memadati kawasan depan gerbang DPR.

Berdasar data yang dihimpun, sekitar pukul 22.00 WIB, sebanyak 15 orang berhasil tangkap. Mereka terdiri dari empat pelajar dan 11 orang diduga kelompok anarko. Tak lama, empat pelajar lainnya juga diamankan dari gerbang belakang kompleks DPR.

Adik Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Mobil Polisi Diincar di Demo DPR Cerita Pekerja Tertahan Imbas Demo, KRL Jarang-Ojol Matikan Aplikasi

Daftar 141 Nama Tokoh Penerima Anugerah Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

D'moneyTalkSebanyak 141 tokoh di Indonesia mendapatkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dari Presiden Prabowo Subianto.

Tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden.

Penghargaan ini diberikan kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang dianggap memiliki darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Adapun penganugerahan itu diberikan mulai dari Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti dianugerahkan kepada para tokoh nasional oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dalam penganugerahan, Kepala Negara sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para tokoh yang menerima gelar tersebut atas jasa-jasa di masing-masing bidang. 

“Saya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir, ahli waris juga, atas nama negara dan bangsa, terima kasih," ucap Prabowo, Senin.

"Kami, Republik Indonesia, atas pengabdian saudara-saudara sekalian. Semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus,” imbuh dia.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para kepala lembaga negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama diberikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 73/TK/Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama kepada, yaitu:

1. Puan Maharani;

2. Ahmad Muzani;

3. Sultan Bachtiar Najamudin;

4. Sufmi Dasco Ahmad;

5. Zulkifli Hasan;

6. Dr. H. Wiranto;

7. Agum Gumelar;

8. Subagyo Hadi Siswoyo;

9. A.M. Hendropriyono;

10. Almarhum Moerdiono;

11. Almarhum Hoegeng Iman Santoso;

12. Almarhumah Rachmawati Soekarnoputri;

13. Almarhum Abdul Rachman Ramly;

14. Almarhum Aloysius Benedictus Mboi; dan

15. Almarhum Mohammad Noer.

Presiden Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada 88 penerima berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/TK/Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Abdul Muhaimin Iskandar;

2. Bahlil Lahadalia;

3. Saifullah Yusuf;

4. Andi Amran Sulaiman;

5. Rd. Mohammad Marty Natalegawa;

6. Retno Lestari Priansari Marsudi;

7. Juwono Sudarsono;

8. H. Noer Hassan Wirajuda;

9. Almarhum Iskandar Muda Baharuddin Lopa;

10. Almarhum Ida Cokorda Pemecutan XI;

11. Almarhum Dading Kalbuadi;

12. Almarhum Solihin Gautama Purwanegara;

13. Almarhum Chalimi Imam Santosa;

14. Purnomo Yusgiantoro;

15. Tarub;

16. Suhartoyo;

17. Herman Bernhard Leopold Mantiri;

18. Dino Pati Djalal;

19. Almarhum Bismar Siregar;

20. Almarhum Sayidiman Suryohadiprojo;

21. Almarhum Mochamad Jasin;

22. Almarhum Hartono Rekso Dharsono;

23. Almarhum Kemal Idris;

24. Burhanuddin Abdullah;

25. Terawan Agus Putranto;

26. Hashim Sujono Djojohadikusumo;

27. Agus Harimurti Yudhoyono;

28. Sugiono; 29. Abdul Mu’ti;

30. Fadli Zon;

31. Andi Syamsuddin Arsyad;

32. Almarhum Suhardi;

33. Siti Hardjanti Wismoyo;

34. Prasetyo Hadi;

35. Teddy Indra Wijaya;

36. Meutya Viada Hafid;

37. Muhammad Yusuf Ateh;

38. Ivan Yustiavandana;

39. Dadan Hindayana;

40. Perry Warjiyo;

41. Miftachul Akhyar;

42. Haedar Nashir;

43. Sigit Puji Santosa;

44. Syamsudin;

45. Johanes Gluba Gebze;

46. Herlina Christine Natalia Hakim;

47. Francisco Xavier Lopes da Cruz;

48. Almarhum Fahmi Idris;

49. Almarhum F.X. Sudjasmin;

50. Almarhum Wiyogo Atmodarminto;

51. Almarhum Mung Parhadimulyo;

52. Almarhum Yusuf Hasyim;

53. Almarhum Maimun Zubair;

54. Almarhum Abdullah Abbas;

55. Almarhum Rais Abin;

56. Almarhum Jose Fernando Osorio Soares;

57. Almarhum Abílio José Osório Soares;

58. Almarhum Arnaldo dos Reis Araújo;

59. Almarhum Soekitman;

60. Zacky Anwar Makarim;

61. Yusuf AR;

62. Maher Al Gadri;

63. Almarhum Muhammad Maksum;

64. Juri Ardiantoro;

65. Sudaryono;

66. Angga Raka Prabowo;

67. Anwar Iskandar; 

68. Almarhum Soepriyatno;

69. Angky Retno Yudianti;

70. Widjono Hardjanto;

71. Almarhum Abidin;

72. Abdul Ghofur;

73. Soegeng Sarjadi;

74. Simon Aloysius Mantiri;

75. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman);

76. Abdul Rasyid (Haji Rasyid); 

77. Nanik Sudaryati Deyang; 

78. Willy Ananias Gara; 

79. Amzulian Rifai; 

80. Isma Yatun;

81. Lydia Silvanna Djaman; 

82. Teddy Sutadi Kardin;

83. Taufiq Ismail;

84. Muhammad Ainun Najib;

85. Almarhum Cornel Simanjuntak; 

86. Asep Saifuddin Chalim; 87. Almarhum Benyamin Sueb; dan 

88. Almarhumah Titiek Puspa. 

Selain itu, Kepala Negara juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75/TK/Tahun 2025 kepada 9 penerima, antara lain: 

1. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin;

2. Carina Citra Dewi Joe;

3. Azwar Syam;

4. Sadiman;

5. Seto Mulyadi;

6. Senny Marbun;

7. Afdiharto Mardi Lestari; 

8. Almarhum Atmakusumah Astraatmadja; dan 

9. Andi Ramang. 

Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan juga diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Diana Cristina Da Costa Ati, Abdul Muis, dan Aipda Muhammad Irvan.

Penganugerahan tanda kehormatan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan. 

Sementara itu, Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma diberikan kepada 8 penerima berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 77/TK/Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Ja’un S. Mihardja; 

2. Slamet Rahardjo Djarot T; 

3. Waldjinah; 

4. I Nyoman Nuarta; 

5. Almarhum Muhammad Idris Sardi; 

6. Almarhum Mochtar Lubis; 

7. Almarhum Prof. Dr. Sukmono Hadi; dan 

8. Almarhum Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh). 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Sakti berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 78/TK/Tahun 2025. 

Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada 18 penerima, yaitu: 

1. Francisco Deodato Osorio Soares; 

2. Vidal Domingos Doutel Sarmento; 

3. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic; 

4. Joao Angelo de Sousa Mota; 

5. Almarhum Isa Mangun; 

6. Almarhum Willie Firdaus; 

7. Almarhum Martinho Fernandes; 

8. Almarhum Joaquim Monteiro; 

9. Almarhum Alfonso Henrique Pinto; 

10. Almarhum Juliao Fraga; 

11. Almarhum Claudio Vieira; 

12. Almarhum Jose Fernandes; 

13. Almarhum Roberto Li; 

14. Almarhum Jose Da Conceicao; 

15. Almarhum Edmundo da Silva; 

16. Almarhum Joao da Silva Tavares; 

17. Almarhum Hein Mantundoy; dan 

18. Aries Marsudiyanto.

 

Sumber : Kompas.com

Drama Korea First Lady Sukses dengan Rating Tinggi, Awal Menjanjikan untuk Cerita Penuh Intrik

JURNAL GAYA - 

Drama Korea terbaru berjudul “First Lady”diluncurkan secara resmi pada Selasa, 24 September 2025, dan langsung menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan data Nielsen Korea, episode pertama drama ini berhasil meraihrata-rata tingkat nasional sebesar 2,2 persen. Angka tersebut menjadi dasar yang cukup kuat untuk drama terbaru yang tayang di stasiun televisi MBN.

Kisah Menarik tentang Dunia Politik

"Ketua Perempuan" menyajikan premis cerita yang menarik dan penuh dengan konflik. Drama ini menceritakan tentangCha Soo Yeon(diperankan oleh Eugene), seorang wanita yang penuh ambisi dan terkenal sebagaikingmakerdi balik keberhasilan politik suaminya, Hyun Min Chul (Ji Hyun Woo).

Kehidupan Soo Yeon yang seharusnya mengarah pada posisi sebagai Ibu Negara berubah secara drastis ketika suaminya, yang baru saja terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, tiba-tiba meminta perceraian hanya67 hari sebelum pelantikannyaKonflik ini menjadi awal dari sebuah drama yang penuh dengan kejutan, pengkhianatan, dan kisah keluarga yang tersembunyi di balik dunia politik.

Penampilan Para Pemeran Utama

Eugene, yang telah terkenal melalui berbagai drama terkenal, kembali memukau dengan perannya sebagai Cha Soo Yeon. Karakter ini digambarkan sebagai seseorang yang cerdas, penuh strategi, dan terbiasa menjalani peran penting dalam perjalanan politik suaminya. Namun, di balik ketegasan dan kecerdasannya, Soo Yeon harus menghadapi goncangan emosional ketika kehidupan pribadinya tiba-tiba hancur.

Di sisi lain, Ji Hyun Woo yang memerankan Hyun Min Chul menunjukkan sifat yang rumit dari seorang presiden terpilih yang menyimpan rahasia besar. Keputusan perceraian yang tiba-tiba jelas menimbulkan banyak pertanyaan dan akan membuka jalan bagi konflik besar dalam alur cerita.

Kekuatan kimia antara keduanya menjadi daya tarik tersendiri, terutama karena drama ini tidak hanya menampilkan konflik politik, tetapi juga menggali sisi emosional dan pribadi dari pasangan yang menjadi pusat perhatian masyarakat.

Awal Menjanjikan untuk MBN

Kemenangan episode pertama dengan angka rating 2,2 persen memberikan kabar baik bagi MBN. Stasiun televisi ini memang terkenal konsisten menyajikan drama dengan topik-topik baru yang mampu menarik pemirsa setia. Dengan alur yang penuh intrik dan penampilan aktor yang kuat, "First Lady" berpeluang meningkatkan popularitasnya di episode berikutnya.

Selain itu, serial ini juga menjadi salah satu judul yang paling sering dibicarakan di media sosial sejak tayang. Pengguna internet memberikan tanggapan yang baik terhadap alur cerita yang tidak biasa, serta penampilan akting Eugene yang kembali menunjukkan kemampuannya sebagai aktris ternama.

Jadwal Tayang Selanjutnya

Episode kedua “First Lady”akan dirilis pada Rabu, 25 September 2025, pukul 22.20 KST. Dengan adegan menegangkan yang ditampilkan di akhir episode pertama, penonton pasti semakin penasaran bagaimana kelanjutan kisah Cha Soo Yeon dalam menghadapi badai kehidupan rumah tangganya.

Drama ini juga bisa disaksikan secara internasional melalui layanan streaming Viki, sehingga penggemar K-Drama di berbagai negara mampu mengikuti alur cerita yang menegangkan ini tanpa merasa ketinggalan.

Dengan alur penuh intrik politik, rahasia besar, dan konflik keluarga di balik kemewahan kursi kepresidenan, "First Lady" diperkirakan akan menjadi salah satu drama Korea yang paling viral di akhir 2025.

Apakah Anda ingin saya juga menambahkan5 pilihan judul yang menarik dan ramah SEO 5 judul hebat yang cocok untuk SEO 5 ide judul yang efektif untuk mesin pencari 5 opsi judul yang kuat dan mudah ditemukan 5 judul menarik yang meningkatkan peringkat SEOuntuk artikel ini, seperti biasanya?

 

Anda bilang:

hilangkan tanda kutip[] semua

 

ChatGPT bilang:

Siap, saya akan menyusun artikelnya dan menghilangkan semua tanda kutip agar terlihat lebih alami. Berikut versi akhirnya:

Drama Korea First Lady Mulai Tayang di MBN, Dapatkan Rating yang Menggembirakan

Drama Korea terbaru berjudul First LadyDrama ini secara resmi tayang perdana pada hari Selasa, 24 September 2025, dan langsung mendapat perhatian besar dari masyarakat. Berdasarkan data Nielsen Korea, episode pertama dari drama ini berhasil meraihrata-rata tingkat nasional sebesar 2,2 persen. Angka tersebut menjadi dasar yang kuat untuk drama terbaru yang tayang di stasiun televisi MBN.

Kisah Menarik tentang Dunia Politik

Istri Presiden menyajikan premis cerita yang menarik dan penuh dengan intrik. Drama ini menceritakan tentangCha Soo Yeon(diperankan oleh Eugene), seorang wanita yang penuh ambisi dan terkenal sebagai dalang di balik keberhasilan politik suaminya, Hyun Min Chul (Ji Hyun Woo).

Kehidupan Soo Yeon yang seharusnya membawanya ke posisi sebagai Ibu Negara mengalami perubahan besar ketika suaminya, yang baru saja terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, tiba-tiba meminta perceraian hanya67 hari sebelum pelantikannyaKonflik ini menjadi awal dari sebuah drama yang penuh dengan kejutan, pengkhianatan, dan konflik keluarga yang tersembunyi di balik dunia politik.

Penampilan Para Pemeran Utama

Eugene, yang telah dikenal melalui berbagai drama terkenal, kembali memukau dengan perannya sebagai Cha Soo Yeon. Karakter ini digambarkan sebagai seseorang yang cerdas, penuh strategi, dan terbiasa menjalani peran penting dalam jalannya politik suaminya. Namun, di balik ketegasan dan kecerdasannya, Soo Yeon harus menghadapi goncangan emosional ketika kehidupan pribadinya tiba-tiba hancur.

Di sisi lain, Ji Hyun Woo yang memerankan Hyun Min Chul menunjukkan sifat yang rumit dari seorang presiden terpilih yang menyimpan rahasia besar. Keputusan bercerai yang tiba-tiba jelas menimbulkan banyak pertanyaan dan akan membuka jalan bagi konflik besar dalam alur cerita.

Kekuatan kimia antara keduanya menjadi daya tarik yang menarik, terutama karena drama ini tidak hanya menyajikan konflik politik, tetapi juga menggali sisi emosional dan pribadi dari pasangan yang menjadi pusat perhatian masyarakat.

Awal Menjanjikan untuk MBN

Kemenangan episode pertama dengan angka rating 2,2 persen memberikan kabar baik bagi MBN. Stasiun televisi ini memang terkenal konsisten menyajikan drama dengan topik yang segar dan mampu menarik penggemar setia. Dengan alur yang penuh intrik dan penampilan aktor yang kuat, First Lady berpeluang meningkatkan popularitasnya di episode berikutnya.

Selain itu, serial ini juga menjadi salah satu judul yang sering dibicarakan di media sosial sejak tayang. Pengguna internet memberikan tanggapan yang baik terhadap alur cerita yang tidak biasa, serta penampilan akting Eugene yang kembali menunjukkan kemampuannya sebagai aktris ternama.

Jadwal Tayang Selanjutnya

Episode kedua First Ladyakan dirilis pada Rabu, 25 September 2025, pukul 22.20 KST. Dengan akhir episode pertama yang menyisakan teka-teki, penonton pasti semakin penasaran bagaimana kelanjutan kisah Cha Soo Yeon dalam menghadapi badai kehidupan rumah tangganya.

Drama ini juga bisa disaksikan secara internasional melalui layanan streaming Viki, sehingga penggemar K-Drama dari berbagai negara bisa mengikuti cerita yang menegangkan ini tanpa melewatkan apapun.

Dengan alur penuh intrik politik, rahasia besar, dan konflik dalam keluarga di balik kemewahan kursi kepresidenan, First Lady diperkirakan menjadi salah satu serial Korea yang paling diminati di paruh akhir 2025. ***