Proses Seleksi Pegawai PPPK Dimulai, 538 Instansi Usulkan Formasi PPPK Paruh Waktu

D'moneyTalk– Proses Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu telah dimulai. Tercatat, sudah 538 instansi yang mengusulkan formasi untuk calon aparatur sipil negara (ASN) PPPK Paruh Waktunya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar 78 persen yang diusulkan oleh 538 instansi. Adapun instansi tersebut terdiri dari 49 instansi pusat dan 489 instansi daerah.

“Ini menggembirakan karena progresnya sudah sangat bagus, sudah 1,068 juta atau 78 persen,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8).

Kendati begitu, masih perlu dicermati terkait adanya 62 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktunya. Sebab, dari 62 instansi tersebut ada potensi sekitar 235.533 atau 17,2 persen honorer yang sejatinya bisa menjadi PPPK Paruh Waktu. Termasuk, adanya potensi 66.495 orang atau 4,9 persen yang tidak diusulkan oleh instansi. Adapun instansi-instansi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kota Malang.

Menurutnya, ada berbagai alasan terkait belum diusulkannya 17,2 persen honorer tersebut, bahkan 4,9 persen yang tidak diusulkan. Salah satunya, soal anggaran yang tidak tersedia.

“Nah yang tidak diusulkan ini teridentifikasi dengan berbagai alasan, antara lain meninggal dunia, kemudian sudah tidak aktif bekerja, instansi menilai tidak ada kebutuhan di organisasinya, dan keempat tidak tersedia anggaran,” paparnya.

Bedasarkan data BKN, ada 27.644 atau 41,6 persen dari yang tidak diangkat beralasan tidak aktif bekerja. Kemudian, 26.395 atau 39,7 persen lainnya yang berpotensi tidak diangkat karena ketidaktersediaan anggaran, 11.404 atau 17,2 persen tidak diangkat karena tidak ada kebutuhan di instansi, dan 1.052 atau 1,6 persen lainnya karena meninggal dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja mengimbau agar mereka yang masuk dalam PPPK Paruh Waktu tidak perlu khawatir tidak diangkat menjadi PPPK. Dia menegaskan, PPPK Paruh Waktu ini jadi jembatan dalam masa transisi sebelum mereka diangkat secara resmi menjadi PPPK. Nantinya, lanjut dia, mereka juga diberikan NIPPPK.

“PPPK Paruh Waktu itu adalah pegawai aparatur sipil negara. Justru itu masa transisi ketika dari aspek keuangan belum terpenuhi, jadi status hukum dinaikkan,” tegasnya.

“Tapi ketika gajinya Rp 1 juta akan diberikan Rp 1 juta dulu, supaya tidak mengganggu belanja pegawai yang 30 persen,” sambungnya.

Selain itu, di nomenklatur ini, KemenPANRB telah menyiapkan empat formasi khusus untuk honorer lulusan SD-SMP. Adapun keempatnya meliputi Pengelola umum operasional, Operator layanan operasional, Pengelola layanan operasional, dan Penata layanan operasional.

Di sisi lain, Aba juga menyampaikan update untuk pengangkatan CPNS tahun 2024. Menurutnya, sudah 99,72 persen CPNS sudah mendapat Surat Keputusan (SK) CPNS. Sementara untuk PPPK Tahap I sudah 87,68 persen telah memperoleh SK. Sayangnya, untuk PPPK Tahap II baru 25,42 persen usulan yang masuk ke BKN dan 8,47 persen yang mendapat SK.

Saat ini, BKN terus mendorong dan membantu pihak instansi terkait untuk bisa segera mengajukan NIPPPK-nya. Mengingat batas terakhir pengajuan pada 10 September 2025. 

Ekonom Unisba: 25 Orang Tenaga Kerja Kopdes Merah Putih Kurang Realistis, Jangan Hanya Administratif Saja

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom Universitas Islam Bandung (Unisba) Nunung Nurhayati menilai 20-25 orang tenaga kerja Kopdes Merah Putih kurang realistis karena belum adanya pemetaan potensi desa/kelurahan. Nunung menyebut koperasi yang baru berdiri belum memahami potensi usaha apa yang akan dikembangkan di desa dan pendirian hanya karena dorongan administratif saja atau takut dana desa tidak turun.

Nunung bilang, perlu diketahui sektor unggulan apa yang ada di desa tersebut untuk memahami potensi usaha koperasi.

"Dari perspektif ekonomi dengan penyerapan 20-25 tenaga kerja per koperasi sebanyak itu kurang realistis, dikatakan kurang realistis dikarenakan

belum adanya pemetaan potensi desa, apa sektor unggulan yang dimiliki desa seperti pertanian, wisata, kerajinan, atau yang lainnya) sehingga penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan mengakibatkan biaya tenaga kerja tinggi sedangkan hasil usaha rendah yang berdampak bisa menggerus cash flow yang ada," ujar Nunung saat dihubungi Pikiran-rakyat.com, Kamis, 25 September 2025.

Menurutnya, meskipun ada pembiayaan dari pemerintah sebesar Rp3 miliar tapi tidak diiringi dengan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola koperasi, maka dalam jangka waktu relatif singkat maka koperasi hanya tinggal papan nama saja seperti koperasi yang lainnya.

"Hanya dapat berdiri pada saat ada bantuan dari pemerintah," kata Nunung yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unisba.

Nunung mengatakan, pendirian Koperasi Desa Merah Putih harus dibentuk secara profesional dengan merekrut sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada dikoperasi.

SDM Kopdes Merah Putih kata dia, harus jujur dan berdedikasi serta mampu melihat potensi desa yang akan dikembangkan baik dari sektor pertanian, wisata desa, perdagangan maupun kolaborasi dengan BUMdes, mitra swasta atau UMKM setempat.

"Maka penyerapan tenaga kerja sebesar 20-25 yang dilakukan secara bertahap, di mana tahun pertama 5-10 orang, yang lainnya part time misalnya (bagian pemasaran baik secara konvensional dan digital) ditambah lagi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha yang berjalan, maka bisa masuk akal," kata Nunung.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berpotensi menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja baru pada akhir Desember 2025.

Ferry menyebut, setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi, yakni gerai sembako, klinik, apotek desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan dan logistik.

Saat ini kata dia, sudah ada lebih dari 907 ribu orang yang menjadi anggota Kopdes Merah Putih, dan lebih dari 640 ribu orang yang menjadi pengurus dan pengawas.

"Kami terus fokus pada operasionalisasi dan pengembangan lebih dari 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia hingga Desember 2025, agar dapat tercipta lebih dari 1 juta lapangan kerja baru," ujar Ferry usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 22 September 2025.***