Senin, 13 Oktober 2025

Eskalator dan Teleprompter Macet di Markas PBB, Trump Klaim Jadi Korban '3 Sabotase'

Eskalator dan Teleprompter Macet di Markas PBB, Trump Klaim Jadi Korban '3 Sabotase'
Eskalator dan Teleprompter Macet di Markas PBB, Trump Klaim Jadi Korban '3 Sabotase'

Radar Info- Kejadian tak terduga yang dialami Presiden AS Donald Trump saat berada di kantor pusat PBB tiba-tiba membuatnya marah dan menyatakan dirinya menjadi korban tiga tindakan sabotase.

Tiga kejadian yang videonya menyebar di media sosial, menurut Trump, "benar-benar tindakan sabotase," mengacu pada laporan dari Times of London yang menyebutkan bahwa staf PBB terdengar bercanda bahwa mereka mungkin akan mematikan eskalator dan memaksa Trump berjalan kaki ke aula untuk memberikan pidatonya.

Peristiwa yang membuat Trump marah adalah ketika ia bersama Ibu Negara AS Melania Trump sedang naik eskalator yang tiba-tiba berhenti, sehingga mereka harus terus berjalan naik tangganya sampai ke atas.

"Orang-orang yang melakukan hal itu harus ditangkap!" kata presiden dengan nada marah, sebagaimana dilaporkan AP dari Truth Social.

Seorang perwakilan PBB mengira bahwa seseorang dari rombongan Trump mungkin bersalah atas kemacetan pada eskalator.

Eskalator tiba-tiba berhenti, hampir membuat Melania Trump jatuh, merupakan salah satu dari paling sedikit tiga kesalahan yang diperhatikan oleh Trump saat ia berada di gedung tersebut untuk memberikan pidato di depan para pemimpin dunia dan diplomat dalam Sidang Umum PBB di New York.

Kedua, Trump menyatakan bahwa teleprompternya menjadi "gelap gulita" saat berpidato di PBB. Kendala dengan klaim tersebut adalah Gedung Putih bertanggung jawab dalam mengoperasikan teleprompter bagi presiden, demikian dikatakan oleh seorang pejabat PBB yang berbicara dengan nama samaran karena sifat sensitif dari isu ini.

Ketiga, Trump menyatakan bahwa suara di PBB dimatikan saat dia berbicara dan orang-orang hanya bisa mendengar pidatonya jika ada penerjemah yang menyampaikannya melalui earphone. Trump mengatakan istrinya, Melania, memberitahunya bahwa dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan.

"Ini bukan kebetulan, ini tindakan sabotase yang terencana," ujar Trump, yang saat ini sedang berupaya melakukan investigasi terkait isu ini.

Trump meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyimpan rekaman keamanannya mengenai penghentian eskalator karena Badan Rahasia akan terlibat dalam penyelidikan tersebut.

Presiden Trump meminta penangkapan terkait dengan eskalator yang tiba-tiba berhenti bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa tepat setelah ia dan Ibu Negara Melania Trump naik ke atasnya pada hari Selasa, 23 September 2025.

"Pertama, eskalator yang menuju Lantai Utama tiba-tiba berhenti. Berhenti secara mendadak. Sangat menakjubkan bahwa Melania dan saya tidak jatuh ke depan ke tepi tajam tangga baja ini, dengan wajah terlebih dahulu. Hanya saja kami masing-masing memegang pegangan tangga dengan kuat, atau itu akan menjadi bencana," lanjut presiden sebagaimana dilaporkan Antara dari Sputnik.

Setelah tuduhan Trump terhadap "kesengajaan" peristiwa ini, Departemen Rahasia Amerika Serikat sedang menyelidiki apakah gangguan pada eskalator dan teleprompter selama kunjungan Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) disebabkan oleh peretasan yang sengaja dilakukan. Bloomberg melaporkan hal tersebut, merujuk pada beberapa sumber pada hari Rabu.

Di sisi lain, pada hari Selasa, seorang sumber dari PBB memberi tahu RIA Novosti bahwa escalator di kantor pusat PBB yang membawa Trump dan Melania berhenti karena mekanisme keselamatan bekerja secara tidak sengaja.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric selanjutnya menjelaskan bahwa sistem keamanan otomatis di bagian bawah tangga eskalator mungkin aktif karena seorang kameraman yang sedang merekam kedatangan Trump dan istrinya.

Sistem tersebut dibuat untuk menghindari orang atau benda terjebak atau tertarik ke dalam gigi roda.

"Videografer mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan fitur keamanan tersebut," kata Dujarric kepada para jurnalis, sambil menambahkan bahwa kamerawan itu berasal dari delegasi Amerika Serikat.

Dalam pidato yang berlangsung selama 56 menit dalam Sidang Majelis Umum PBB, Trump menyampaikan keluhannya bahwa dirinya dan Melania pernah terjebak di sebuah eskalator serta teleprompter mengalami gangguan tepat saat ia mulai berbicara.

Ia mengkritik bahwa yang ia peroleh dari PBB hanyalah eskalator dan teleprompter "yang buruk." ***

Proses Seleksi Pegawai PPPK Dimulai, 538 Instansi Usulkan Formasi PPPK Paruh Waktu

Proses Seleksi Pegawai PPPK Dimulai, 538 Instansi Usulkan Formasi PPPK Paruh Waktu

D'moneyTalk– Proses Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu telah dimulai. Tercatat, sudah 538 instansi yang mengusulkan formasi untuk calon aparatur sipil negara (ASN) PPPK Paruh Waktunya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar 78 persen yang diusulkan oleh 538 instansi. Adapun instansi tersebut terdiri dari 49 instansi pusat dan 489 instansi daerah.

“Ini menggembirakan karena progresnya sudah sangat bagus, sudah 1,068 juta atau 78 persen,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8).

Kendati begitu, masih perlu dicermati terkait adanya 62 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktunya. Sebab, dari 62 instansi tersebut ada potensi sekitar 235.533 atau 17,2 persen honorer yang sejatinya bisa menjadi PPPK Paruh Waktu. Termasuk, adanya potensi 66.495 orang atau 4,9 persen yang tidak diusulkan oleh instansi. Adapun instansi-instansi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kota Malang.

Menurutnya, ada berbagai alasan terkait belum diusulkannya 17,2 persen honorer tersebut, bahkan 4,9 persen yang tidak diusulkan. Salah satunya, soal anggaran yang tidak tersedia.

“Nah yang tidak diusulkan ini teridentifikasi dengan berbagai alasan, antara lain meninggal dunia, kemudian sudah tidak aktif bekerja, instansi menilai tidak ada kebutuhan di organisasinya, dan keempat tidak tersedia anggaran,” paparnya.

Bedasarkan data BKN, ada 27.644 atau 41,6 persen dari yang tidak diangkat beralasan tidak aktif bekerja. Kemudian, 26.395 atau 39,7 persen lainnya yang berpotensi tidak diangkat karena ketidaktersediaan anggaran, 11.404 atau 17,2 persen tidak diangkat karena tidak ada kebutuhan di instansi, dan 1.052 atau 1,6 persen lainnya karena meninggal dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja mengimbau agar mereka yang masuk dalam PPPK Paruh Waktu tidak perlu khawatir tidak diangkat menjadi PPPK. Dia menegaskan, PPPK Paruh Waktu ini jadi jembatan dalam masa transisi sebelum mereka diangkat secara resmi menjadi PPPK. Nantinya, lanjut dia, mereka juga diberikan NIPPPK.

“PPPK Paruh Waktu itu adalah pegawai aparatur sipil negara. Justru itu masa transisi ketika dari aspek keuangan belum terpenuhi, jadi status hukum dinaikkan,” tegasnya.

“Tapi ketika gajinya Rp 1 juta akan diberikan Rp 1 juta dulu, supaya tidak mengganggu belanja pegawai yang 30 persen,” sambungnya.

Selain itu, di nomenklatur ini, KemenPANRB telah menyiapkan empat formasi khusus untuk honorer lulusan SD-SMP. Adapun keempatnya meliputi Pengelola umum operasional, Operator layanan operasional, Pengelola layanan operasional, dan Penata layanan operasional.

Di sisi lain, Aba juga menyampaikan update untuk pengangkatan CPNS tahun 2024. Menurutnya, sudah 99,72 persen CPNS sudah mendapat Surat Keputusan (SK) CPNS. Sementara untuk PPPK Tahap I sudah 87,68 persen telah memperoleh SK. Sayangnya, untuk PPPK Tahap II baru 25,42 persen usulan yang masuk ke BKN dan 8,47 persen yang mendapat SK.

Saat ini, BKN terus mendorong dan membantu pihak instansi terkait untuk bisa segera mengajukan NIPPPK-nya. Mengingat batas terakhir pengajuan pada 10 September 2025. 

Pengamat Militer Kritisi Dominasi Pangdam Berlatar Belakang Kopassus

Pengamat Militer Kritisi Dominasi Pangdam Berlatar Belakang Kopassus

D'moneyTalk.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menyoroti jumlah 21 kodam di Indonesia. Hal itu setelah Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto meresmikan enam kodam baru di Batujajar pada Ahad (10/8/2025).

Sayangnya, kata Ginting, dari 21 panglima kodam (pangdam), tidak mencerminkan distribusi ideal. Bahkan, korps Infanteri Komando terlihat sangat menguasai posisi teritorial tersebut.

"Dari 21 kodam, komposisi panglima kodam (pangdam)-nya, menurut saya juga tidak proporsional untuk lima korps utama. Termasuk posisi perwira tinggi dari infanteri komando (Kopassus) terlalu dominan, tidak mencerminkan jumlah prajurit infanteri secara keseluruhan," ucap Ginting kepada D'moneyTalk.co.id di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dalam catatan Ginting, dari 21 pangdam, sebanyak sembilan orang berlatar belakang Infanteri Komando dan tujuh pangdam Infanteri non-Komando. Pangdam dari Korps Kavaleri nol, Artileri Medan (Armed) tiga pangdam, Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) satu pangdam, dan Zeni satu pangdam.

"Menurut saya idealnya secara proporsional mesti mewakili lima korps utama (Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Zeni). Ke depan bisa ditambah dengan Korps Penerbangan AD jika sudah ada yang berpangkat mayor jenderal," ucap Ginting.

Menurut dia, posisi pangdam hendaknya tidak dikuasai satu korps, lantaran masalah yang dihadapi juga berbeda-beda. "Maka idealnya komposisi itu mesti memperhatikan bahwa TNI AD itu bukan milik satu korps utama saja, dan bukan Kopassus minded," ujar Ginting.

Dia menawarkan agar distribusi jabatan ideal, hendaknya pangdam dari Infanteri Komando empat orang dan Infanteri non-Komando sembilan orang. Sisanya, dua pangdam dari Zeni, dua pangdam dari Arhanud, dua pangdam dari Armed, dan dua pangdam dari Kalaveri.

Langkah itu penting dilakukan untuk menguatkan soliditas organisasi, khususnya yang memegang kendali komando kewilayahan. Sehingga, tidak ada kesan korps satu dianakemaskan dan yang lain seolah dipinggirkan. "Pemimpin TNI mesti memiliki semangat integrasi untuk membangun organisasi militer yang sehat," kata Ginting.

Dia juga menyoroti komposisi abiturien pangdam yang tidak proporsional. Dari 21 pangdam, mereka ada yang angkatan Akmil 1990 sampai paling muda 1997. Ginting menyebut, pangdam dari angkatan 1990 satu orang, angkatan 1991 empat pangdam, 1992 dua pangdam, dan 1993 lima pangdam.

Untuk angkatan 1994 satu pangdam, angkatan 1995 tidak ada yang menjadi pangdam, angkatan 1996 menyumbang empat pangdam, dan lulusan 1997 empat pangdam. "Formasi abiturien juga mesti dipertimbangkan masak-masak. Idealnya saat ini mendahulukan atau prioritas abituren 1990-1991-1992-1993," kata Ginting menjelaskan.

Dia berpesan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak untuk mengerem angkatan 1994-1995-1996-1997 menjadi pangdam. Selain masih terlalu muda, hal itu demo menjaga roda organisasi tetap berjalan. Pasalnya, mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI masa jabatan pati sampai 61 tahun.

Anggap saja usai pangdam dari Akmil 1997 sekarang di kisaran 48 tahun maka mereka pensiun masih 13 tahun lagi. "Bahkan bisa 14-15 tahun lagi masa dinasnya bila sampai bintang tiga dan empat. Dampaknya akan menghambat organisasi, bahkan organisasi menjadi tidak sehat," kata Ginting.

 

Baca: Pakar Militer Soroti Terlalu Banyak Pati di Organisasi Puskesad

Dia mengingatkan, jangan sampai rotasi dan mutasi di lingkungan TNI tidak jalan akibat penerapan perpanjangan usia pensiun pati TNI. "Mutar-mutar saja selama lebih dari 12 tahun sebagai perwira tinggi," ucap Ginting.

Terakhir, ia berpesan, ancaman dan potensi kodam di setiap daerah yang berbeda juga hendaknya menjadi pertimbangan sendiri bagi pimpinan dalam melantik pangdam. Karena dengan menyesuaikan karakter wilayah kodam dan korps di TNI AD maka permasalahan di lapangan bisa dengan mudah diatasi.

"Misalnya ancaman wilayah udara, maka berdayakan Panglima dari Korps Arhanud. Perbatasan darat dengan negara tetangga, maka berdayakan Panglima dari Korps Infanteri. Pembangunan infrastruktur daerah, maka berdayakan Panglima dari Korps Zeni. Begitu juga dengan Korps Armed untuk bantuan tembakan dari Korps Kavaleri menyesuaikan dengan hakikat ancaman wilayah," ujar Ginting.

Baca: Panglima TNI Pimpin Sertijab, Laksda Hersan Resmi Jabat Irjen TNI

Kementerian BUMN Jadi Badan, Pengamat Waspadai Tumpang Tindih

Kementerian BUMN Jadi Badan, Pengamat Waspadai Tumpang Tindih

Radar Info.CO.ID - JAKARTA.Isu perubahan nama Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN mendapat perhatian.

Pengamat BUMN Herry Gunawan menganggap, perubahan status ini memiliki potensi besar menyebabkan dualisme pengelolaan yang berakhir pada ketidakefisienan dan pemborosan dana.

Menurutnya, jika perubahan ini terwujud, akan muncul kemungkinan tumpang tindih dalam wewenang dengan lembaga lain yang juga menangani BUMN, seperti BPI Danantara. Karena, badan dalam struktur organisasi pemerintah merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas yang sangat khusus. Jika Badan Penyelenggara BUMN dibentuk, tugasnya pasti akan berupa pengelolaan BUMN.

"Dengan demikian, BPI Danantara dan Badan Penyelenggara BUMN memiliki kemampuan untuk mengelola subjek yang sama, yakni BUMN. Hal ini berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan BUMN," katanya kepada Radar Info, Kamis (25/9/2025).

Herry menyatakan, perubahan status ini justru akan menyebabkan pengelolaan pelat merah menjadi kurang efektif. Akibatnya, menurutnya, terjadi dualisme berupa pemborosan dana dan ketidakefisienan dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, ia juga menyoroti gagasan penggabungan antara kedua entitas tersebut jika benar-benar terbentuk. Menurutnya, sifat Badan Penyelenggara BUMN yang sangat birokratis dinilai tidak sesuai jika dikombinasikan dengan BPI Danantara yang bersifat korporatif.

"Jika digabungkan, akan menyebabkan pengelolaan BUMN menjadi terlalu birokratis, dan pada akhirnya keputusan mengenai tindakan perusahaan bisa terlambat," ujarnya.

Herry mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025, BUMN telah ditetapkan sebagai institusi swasta. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan bagi lembaga pemerintah untuk mengawasi entitas yang berstatus swasta karena hanya akan menimbulkan konflik kepentingan.

Jika pemerintah tetap ingin memiliki dua lembaga pengelola BUMN, Herry menyarankan adanya pembagian tugas, wewenang, dan fungsi yang jelas.

Sebagai contoh, Badan Penyelenggara BUMN fokus pada pengelolaan perusahaan yang memiliki status Perum dan Badan Layanan Umum (BLU) yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Sementara BPI Danantara mengelola yang berstatus Perseroan, yang berorientasi pada keuntungan," usulnya.

Selanjutnya, Herry menyarankan agar BUMN yang berada di bawah BPI Danantara sepenuhnya terbebas dari campur tangan politik dan tidak lagi mendapatkan pendanaan dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jika ada pihak yang mengalami kerugian besar, maka BPI Danantara yang harus menyelesaikannya. Termasuk jika diperlukan, dapat dibubarkan saja," tegasnya.

Sebelumnya dilaporkan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemungkinan akan diubah menjadi Badan Penyelenggaraan BUMN.

"Ia tetap. Badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (namanya). Badan penyelenggara BUMN," kata Dasco di Gedung DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Menurut Dasco, pertimbangan pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi lembaga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Karena sebagian besar tugas dan peran Kementerian BUMN saat ini telah dipindahkan kepada Danantara.

"Di sana fungsi BUMN sudah, kementerian BUMN sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Jadi, tersisa fungsi dari Kementerian BUMN yaitu sebagai regulator pemegang saham kelas A dan menyetujui RPP," ujar Dasco.

"Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian muncul keinginan untuk menurunkan status kementerian menjadi badan. Itu yang sekarang sedang dibahas, nanti kita lihat saja hasilnya," katanya.

Berita Persebaya Hari Ini: Edu Perez Buktikan Skuad Tim Bajul Ijo,4 Pemain Dipanggil Timnas

Berita Persebaya Hari Ini: Edu Perez Buktikan Skuad Tim Bajul Ijo,4 Pemain Dipanggil Timnas
Berita Persebaya Hari Ini: Edu Perez Buktikan Skuad Tim Bajul Ijo,4 Pemain Dipanggil Timnas

D'moneyTalkSURABAYA- Pelatih Persebaya, Eduardo Perez membuktikan keyakinannya membawa Persebaya produktif.

Hal itu sudah dilakukan saat Persebaya berhasil melibas Bali United dengan skor 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Sabtu (23/8/2025) malam.

Skor tersebut, juga menjadi sejarah bagi pelatih asal Spanyol itu bersama Persebaya. 

Karena, Persebaya sudah cukup lama tidak mencetak 5 gol dalam satu pertandingan.

Terakhir kali Persebaya mencetak 5 gol pada dua musim lalu, tepatnya saat menang 0-5 dari Persita (18/1/2023), laga pekan ke-19 Liga 1 2022/2023.

"Gaya kami adalah berusaha sebisa mungkin mendekati kotak penalti dan menciptakan banyak peluang," kata Eduardo Perez menjawab pertanyaan D'moneyTalk, Senin (25/8/2025).

Bahkan, ia menyebut, sudah yakin bisa membawa Persebaya produktif sejak laga pertama Super League 2025/2026.

"Di laga pertama, saya tidak khawatir kami tidak mencetak gol. Saya khawatir jika kami tidak menciptakan peluang," ucap Eduardo Perez.

"Sekarang bisa dilihat pemain yang berbeda mencetak gol. Di setiap pertandingan, jika kami terus bermain seperti ini, kami akan menciptakan lebih banyak peluang dan gol," tambah Eduardo Perez.

5 gol Persebaya ke gawang Bali United dicetak oleh Francisco Rivera menit 38, Risto Mitrevski menit 45, Mihailo Perovic menit 53, Bruno Moreira menit 61 (P), dan Gali Freitas menit 82.

2 gol merupakan gol perdana dari Mihailo Perovic dan Gali Freitas, sejak musim ini bergabung dengan Persebaya.

"Jadi, saya sangat senang dengan Mihailo, Gali, juga semua pemain, juga para pemain yang tidak bermain (saat melawan Bali United). Karena pada akhirnya, ini satu dunia, mereka semua bersama," tukas Eduardo Perez.

Pembuktian Eduardo Perez selanjutnya, saat Persebaya menyambangi kandang PSM Makassar pada 31 Agustus 20

Sementara itu jelang lanjutan kompetii pekan ke-4 nasib Persebaya Surabaya dalam waktu dekat tim akan ditinggal dua pemain mudanya.

Mereka adalah Toni Firmansyah dan Mikael Alfredo Tata, yang resmi dipanggil untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia untuk ajang Kualifikasi Piala Asia U23 2026.

Kondisi ini menjadi tantangan berat dan dilema usai menjalani pekan ke-3 Super League 2025-2026. Sesuai jadwal Skuad Garuda Muda akan memulai pemusatan latihan di Surabaya pada 25 Agustus 2025.

Ini hanya beberapa hari sebelum Persebaya menjalani laga tandang sebagai bagian pekan ke-4 Super League 2025-2026 melawan PSM Makassar. 

Pemanggilan tersebut menjadi perhatian dari pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran.

Ia mengakui bahwa kondisi ini perlu pembahasan serius bersama manajemen klub.

“Dua pemain dipanggil ke Timnas U23, diminta kumpul tanggal 25 atau 26, sementara Persebaya harus main tanggal 31,” kata pelatih asal Spanyol melansir Kompas.Com.

"Akan dilepas ke TC atau dimainkan dulu lawan PSM? Akhirnya ini soal aturan. Aturan PSSI. Ini pertanyaan yang harus kami bicarakan dengan klub." katanya

Meski berharap tetap bisa mengandalkan dua pemain mudanya dalam laga krusial melawan PSM, ia menegaskan memahami situasi. 

Dengan pengalaman pernah bekerja di PSSI sebagai pelatih kiper timnas Indonesia, sehingga ia tahu benar bagaimana mekanisme regulasi berjalan.

“Jika tim nasional memanggil para pemain, tentu saya ingin mereka selalu bersama kami. Tapi saya juga pernah bekerja di PSSI dan saya tahu bagaimana sistem ini berjalan. Jadi kita lihat saja nanti. Ini pertanyaan yang perlu kami diskusikan,” imbuh Eduardo Perez.

Fenomena seperti ini sejatinya bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Klub-klub kerap berada pada posisi dilematis ketika harus melepas pemain ke timnas di tengah padatnya jadwal kompetisi. 

Di satu sisi, klub membutuhkan tenaga terbaik demi meraih hasil maksimal. Namun di sisi lain, pemanggilan ke timnas adalah kebanggaan sekaligus kewajiban yang tidak bisa ditolak.

Toni Firmansyah dan Mikael Tata bukan sekadar pemain muda biasa. Keduanya telah mengukir prestasi bersama Garuda Muda di ajang AFF U23 2025 lalu, yang membuat nama mereka semakin bersinar. 

Tidak heran jika pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vanenburg kembali memanggilnya untuk memperkuat lini tengah dan belakang tim di ajang Kualifikasi Piala Asia U23 2026.

Duel Timnas U23 ini akan berlangsung di Sidoarjo pada 3–9 September 2025 melawan Makau, Korea Selatan, dan Laos menanti.

Namun tidak hanya Toni Firmansyah dan Mikael Tata, Persebaya juga melepas dua pemain andalan lain untuk agenda internasional FIFA Matchday yang akan berlangsung September 2025 mendatang. 

Gali Freitas dipanggil memperkuat negaranya Timor Leste dan Ernando Ari penjaga gawang juga masuk daftar pemanggilan timnas Indonesia senior asuhan pelatih Patrick Kluivert.

Fakta Hak Cipta Lagu Indonesia Raya, Bebas Royalti

Fakta Hak Cipta Lagu Indonesia Raya, Bebas Royalti

JAKARTA, D'moneyTalk - Lagu "Indonesia Raya" yang diciptakan Wage Rudolf Seopratman merupakan simbol pemersatu dan kebanggaan bangsa Indonesia yang selalu berkumandang dalam setiap upacara kenegaraan dan momen-momen penting lainnya.

Namun, di balik alunan musiknya yang khidmat dan liriknya yang membangkitkan semangat nasionalisme, tersimpan berbagai fakta menarik dan polemik yang menyertainya, termasuk perihal royalti.

Polemik seputar royalti "Indonesia Raya"

Sebagai sebuah karya cipta, "Indonesia Raya" tidak luput dari perbincangan mengenai hak cipta dan royalti.

Belakangan, sempat muncul polemik di masyarakat terkait pernyataan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menyebutkan bahwa penggunaan lagu "Indonesia Raya" untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti.

Pernyataan ini sontak menuai kecaman dari publik yang menganggap bahwa lagu kebangsaan tidak sepantasnya dikomersialkan.

Menanggapi hal tersebut, LMKN kemudian memberikan klarifikasi bahwa lagu "Indonesia Raya" tidak dikenai royalti karena statusnya yang telah menjadi milik publik (public domain).

Meskipun hak ekonomi atau royalti tidak berlaku lagi, hak moral WR Supratman sebagai pencipta lagu tetap harus dihormati.

Ini artinya adalah nama WR Supratman harus selalu dicantumkan setiap kali lagu "Indonesia Raya" digunakan.

Penggunaan lagu "Indonesia Raya" untuk kegiatan kenegaraan, upacara, dan pendidikan dipastikan tidak akan dikenakan royalti dalam bentuk apapun.

Klarifikasi keluarga soal royalti "Indonesia Raya"

Perwakilan keluarga WR Soepratman, Endang WJ Turk, menegaskan lagu "Indonesia Raya" tidak ditarik rolyati.

Hak cipta lagu kebangsaan "Indonesia Raya" telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia tanpa syarat oleh empat orang ahli waris almarhum W.R. Supratman.

Keempat ahli waris itu adalah Roekijem Soepratijah, Roekinah Soepratirah, Ngadini Soepratini dan Gijem Soepratinah.

"Kami juga menegaskan bahwa seluruh karya W.R. Soepratman telah masuk domain publik sejak tahun 2009, karena telah lebih dari 70 tahun sejak beliau wafat," kata Endang dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

Aturan tentang hak cipta "Indonesia raya"

Peraturan mengenai penggunaan lagu kebangsaan ini pun telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Adapun dasar hukum atas penyerahan hak cipta itu sudah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri P.P. dan K tanggal 25 Desember 1957, No. 129599/D. dan Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1960.

Keempat ahli waris saat itu mendapatkan pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp 250.000 sebagai tanda penghargaan.

Jika dikonversikan ke nilai emas saat ini, jumlah tersebut setara dengan kurang lebih Rp 6,4 miliar, atau sekitar Rp 1,6 miliar per ahli waris.

Dengan demikian, seluruh hak cipta lagu Indonesia Raya telah diserahkan kepada negara secara penuh dan tanpa syarat.

Sementara itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 43 disebutkan tentang lagu kebangsaan.

Pasal 43 menegaskan bahwa pengumuman, distribusi, atau penggandaan lagu kebangsaan sesuai versi aslinya bukan pelanggaran hak cipta.

Artinya, siapa pun dapat membawakan lagu kebangsaan tanpa harus membayar royalti, asalkan tidak diubah dari versi resminya.

Lagu "Indonesia Raya" juga termasuk public domain karena penciptanya telah meninggal dunia lebih dari 70 tahun lalu.

Sejarah panjang lahirnya lagu pemersatu bangsa

"Indonesia Raya" diciptakan oleh seorang komponis muda jenius bernama Wage Rudolf Supratman.

Pria yang juga berprofesi sebagai wartawan ini merasa tergugah untuk menciptakan lagu kebangsaan setelah membaca sebuah artikel di majalah Timboel terbitan Solo pada tahun 1924.

Artikel tersebut menantang komponis-komponis Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan yang dapat membangkitkan semangat rakyat.

Pada tahun 1928, di usianya yang ke-25, WR Supratman berhasil menggubah lagu "Indonesia Raya".

Lagu ini pertama kali diperdengarkan di depan khalayak umum pada Kongres Pemuda II di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 28 Oktober 1928.

Uniknya, untuk menghindari represi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, "Indonesia Raya" saat itu dimainkan secara instrumental dengan alunan biola oleh WR Supratman sendiri.

Teks lagu "Indonesia Raya" pertama kali dipublikasikan oleh surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu, Sin Po, pada edisi 10 November 1928.

Sejak saat itu, lagu ini dengan cepat terkenal di kalangan pergerakan nasional dan selalu dinyanyikan dalam setiap kongres dan pertemuan partai politik.

Popularitas lagu ini membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda merasa terancam dan akhirnya melarang lagu ini dinyanyikan atau diperdengarkan di muka publik pada tahun 1930.

Lagu "Indonesia Raya" yang kita kenal saat ini sebenarnya hanya terdiri dari satu stanza dari total tiga stanza yang diciptakan oleh WR Supratman.

Penetapan satu stanza sebagai lagu kebangsaan resmi dilakukan oleh Panitia Lagu Kebangsaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno.

Selain itu, lagu ini telah mengalami beberapa kali aransemen.

Aransemen yang sering kita dengar saat ini adalah karya Jos Cleber pada tahun 1950 yang mendapat masukan langsung dari Presiden Soekarno.

Demikian fakta tentang royalti lagu "Indonesia Raya". Artinya, lagu "Indonesia Raya" bebas dinyanyikan di mana saja tanpa perlu membayar royalti.

Wawancara Eksklusif Pengusaha Tebo Dwi Hartono Sebelum Ditangkap Polda Metro Jaya

Wawancara Eksklusif Pengusaha Tebo Dwi Hartono Sebelum Ditangkap Polda Metro Jaya
Wawancara Eksklusif Pengusaha Tebo Dwi Hartono Sebelum Ditangkap Polda Metro Jaya

D'moneyTalk, JAMBI - Seorang pengusaha asal Tebo, Provinsi Jambi, bernama Dwi Hartono sedang menjadi pembicaraan.

Dia ditangkap Polda Metro Jaya karena diduga menjadi inisiator pembunuhan Kepala Cabang Perwakilan BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bernama Muhammad Ilham Pradipta.

Sebelum ditangkap atas kasusnya pembunuhan, sekira empat tahun lalu, 2021, Dwi Hartono sempat diwawancara Reporter Tribun Jambi.

Saat itu, sedang heboh bahwa Dwi Hartono membeli helikopter dan sedang membangun helipad di daerah asalnya, Desa Tirta Kencana (Sekarang bernama Desa Mekar Kencana), Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.

Beberapa fakta pun terungkap dari pengakuannya.

Berikut ini petikan wawancara eksklusif D'moneyTalkdengan Dwi Hartono pada 2021:

Benarkah Mas Dwi Hartono membeli helikopter? Jarang-jarang ada pengusaha dari Jambi membeli helikopter. Bagaimana ceritanya?

Sebenarnya kemarin sudah indent (pesan), sudah mengurus perizinan dan segala macam. 

Jadi, nanti setelah helipad yang di Rimbo Bujang unit 6 sudah siap, saya akan berkunjung ke kampung berikutnya biar bisa mendarat di Rimbo Bujang.

Lokasinya tepat di depan rumah orang tua, seluas dua hektare. 

Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Rimbo Bujang unit 6 bisa membebaskan lahannya.

Ngomong-ngomong, berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli helikopter?

Relatif, Mas. 

Jadi begini, saya itu berawal dari mimpi. Orang ketika punya mimpi harus bisa mengikhtiarkan diri. 

Mimpi itu diikhtiarkan minimal di depan istri, anak, orang tua, dan keluarga besar.

Syukur-syukur kalau sudah berani di hadapan masyarakat luas. 

Harapannya, dengan kita punya mimpi yang kita ikrarkan, alam semesta akan mendukung.

Teman-teman yang positif energinya akan mendukung untuk mendoakan kita, begitu.

Kemudian, mimpi yang kita ikhtiarkan itu juga kita potong menjadi kecil-kecil, Mas. 

Potong kecil menjadi sebuah rencana yang terukur dan sistematis.

Dengan begitu, kemudian kita menjadi termotivasi, Mas. 

Puji Tuhan alhamdulillah, hari ini setiap mimpi yang saya tulis, mimpi yang saya ikhtiarkan, selalu diberikan oleh Tuhan, Mas.

Ini juga yang sering saya sharing (bagikan) dengan teman-teman di sana. Kita tidak boleh membatasi diri. Kita tidak boleh salah memiliki mindset. 

Pikiran seperti "saya tidak mampu", "saya bodoh", "saya bukan siapa-siapa", atau "saya tidak punya modal" itu harus disingkirkan dari pikiran kita, Mas.

Seharusnya diganti dengan optimisme: "Saya punya banyak kelebihan", "saya punya semangat yang bisa melakukan hal". 

Seharusnya, punya mimpi apa pun alam semesta harus mendukung, Mas.

Kemudian, peluang dan potensi akhirnya akan mendekat. Apalagi kita potong kecil-kecil dan disusun dengan cara yang sistematis, Mas. 

Akhirnya, bukan suatu hal yang sulit untuk kita wujudkan, begitu kira-kira, Mas.

Ini Heli City, ya, Mas?

Heli City itu vendor (penyedia jasa) penyewaan helikopter. 

Kami ingin test flight (uji terbang) dan belajar untuk mengerti helikopter itu seperti apa, termasuk kita bisa terbang dengan sekian menit. 

Kurang lebih kita ingin punya mobil lah, Mas. 

Kalau kita ingin punya Pajero atau Alphard, minimal harus mengecek dulu, test drive dulu. 

Kalau tidak, kita kurang PD (percaya diri), Mas.

Tipe apa, Mas, helikopternya?

Ini tipe Bell berapa gitu, ya, Mas.

Saya googling (cari di Google) harganya Rp20 miliar lebih, Mas?

Sekitar 20 miliar, Mas. Tadi kalau Mas tanya harganya berapa, ya relatif. 

Kita mau tipe yang seperti apa, mau jenisnya seperti apa, mau seat-nya (kursinya) berapa. 

Yang jelas, harga 10 M juga ada, 20 M juga ada, 100 miliar juga ada, Mas, tergantung tipe.

Tadi Mas Dwi cerita tentang helipad, ya. Apa rencana terkait mempersiapkan helipad di depan rumah orang tua, Mas?

Jadi begini, saya besar di sana, Mas. 

Dari kecil orang tua saya awal mulanya transmigran (peserta transmigrasi) dari Malang, Jawa Tengah. 

Sempat transmigrasi ke Palembang, di Lahat kalau tidak salah, di SP 4. Di kampung itu saya lahir di sana, Mas.

Sekitar 6 tahun, saya pindah ke Rimbo Bujang, Jambi. 

Saya cukup berkesan lah. Walaupun SMP kelas 3 pindah lagi ke Jawa, Ambarawa.

Sekali lagi, Rimbo Bujang adalah tempat asal kita. 

Cukup berkesan, meninggalkan banyak cerita. Bahkan orang tua, kakak kandung, serta ipar masih tinggal di Rimbo Bujang. 

Ke depannya, harapannya ketika ada helipad di sana, akses kita lebih cepat, lebih mudah. 

Nantinya kita turun ke sana langsung ke Rimbo Bujang, tidak setahun atau 2 tahun sekali, bisa jadi setiap bulan, Mas.

Dan harapannya saya bisa membuka lapangan pekerjaan di sana, begitu, Mas. 

Kalau kita cuma turun setahun sekali, bagaimana mungkin kita punya cukup waktu yang panjang? 

Dengan kunjungan yang lebih rutin, kita punya akses yang mudah. 

Jadi, harapannya kalau ingin sewaktu-waktu turun, bisa turun di depan rumah orang tua.

Terakhir pulang ke Rimbo Bujang kapan, ya, Mas?

Kemarin bulan September, kebetulan adik menikah. Sekalian lah kita mencoba untuk pembebasan lahan untuk helipad itu.

Mas, kalau saya baca berita itu, sempat berada pada titik terbawah akhirnya bisa mencapai ke titik sekarang. Cerita ini bisa diceritain ke Tribunners, Mas, Tribun Jambi, sehingga bisa menyerap inspirasinya, Mas?

Jadi begini, Mas, sekitar tahun 2012, usaha saya sempat bangkrut dan meninggalkan utang miliaran.

Itu kalau boleh tahu, usahanya apa, ya, Mas?

Usahanya masih remeh-temeh (kecil), Mas. Game online, warnet, PS 2. Kemudian ada coffee shop, kemudian ada juga warteg. 

Itu semua tidak terkontrol dan SDM (sumber daya manusia)-nya kurang. Kurang kita pantau, ada beberapa yang bermasalah dikarenakan dikorupsi dengan manajemen yang kurang. 

Singkat cerita, akhirnya tutup.

Sampai kita punya utang macam-macam. Bahkan mobil pun tidak punya, rumah pun tidak punya, bahkan motor pun diambil sama leasing, Mas.

Sampai di titik terendah itu, kita ingin mengontrak rumah senilai 10 juta dalam satu tahun. 

Saya minta uang sama bapak, orang tua saya ditolak, Mas.

Bapak waktu itu bilang begini: "Kamu katanya pintar dari kecil, kamu sekolahnya juara terus. Kenapa kamu sekarang tidak bisa survive (bertahan hidup)? 

Buktikan sama papa kamu bisa maju dan berkembang. Mulai hari ini, papa tidak akan pernah bantu kamu, silakan mikir sendiri."

Itu sampai sekarang kalimat yang menjadi sebuah pecutan (cambuk), Mas.

Saat itu sudah berkeluarga, ya, Mas?

Sudah, Mas. Lagi kencang-kencangnya, anak itu butuh susu kaleng, Mas. 

Karena yang masih kecil itu umurnya kurang lebih 6 bulan lah. Kemudian yang pertama kurang lebih 2 tahun lah.

Artinya Mas menyikapi dengan positif, ya?

Rasa sedih itu ada. Sempat kaget, sedih. Tetapi saya mengambil kesimpulan, orang tua ini sedang menggembleng saya. 

Orang tua memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Saya simpulkan seperti itu.

Saya dibeginikan (diperlakukan seperti itu). Bahasa orang Jawa sana, disapih dilepeh, tidak boleh nenen lagi, atau tidak boleh manja lagi dan bergantung sama orang tua.

Akhirnya, saya listing (mencatat) semua relasi. 

Saya catat satu per satu saya punya teman siapa saja yang mungkin saya bisa manfaatkan dalam hal positif.

Singkat ceritanya, Mas, saya punya teman yang punya klinik kecantikan, Mas. Cuma satu cabang saat itu. 

Saya minta tolong sama dia, "Bro, boleh enggak klinik kamu ini saya franchise-kan?"

Jadi begini, "Bro, jika ada orang yang ingin membuka klinik kecantikan tetapi dia tidak paham caranya, biar saya yang mengkonsepkan."

Padahal saya belum punya pengalaman men-franchise-kan, Mas.

Saya modal nekat saja, Mas.

Pada waktu itu, saya harus berpikir kreatif. "Kalau ada investor datang, kamu bilang bahwa klinik ini punya kita berdua, ya." 

Kita ada MoU (nota kesepahaman) dulu, Mas.

Pada waktu itu, bukan niat untuk menipu, Mas. 

Berbohong dalam hal positif saya pikir tidak jadi masalah, Mas.

Jika ada investor yang datang, sekian persen untuk saya, sekian persen untuk teman saya, Mas.

Jadi waktu itu teman Mas Dwi welcome, ya, dengan tawaran Mas?

Welcome, Mas. Karena dia tahu saya ini punya kelebihan, Mas. 

Saya ini orang yang tidak punya malu. Saya punya skill (kemampuan) negosiasi, Mas. 

Dan saya dikenalkan sebagai teman yang cukup kreatif melihat peluang. Makanya teman ini percaya sama saya, Mas. 

Singkat cerita lah, Mas, saya dapat uang 2 miliar dari hasil profit klinik kecantikan tersebut.

Berapa banyak yang bekerja sama waktu itu, Mas?

Kurang lebih 22 cabang, Mas. Di Sumatra itu ada di Palembang. 

Walaupun sekarang klinik tersebut sudah banyak yang bangkrut juga, tapi masih ada yang bertahan juga, Mas.

Itulah awalnya saya bangkit ketika saya tidak punya apa-apa, Mas.

Sering saya katakan kepada teman-teman saya di Rimbo Bujang, kalau ingin sukses, jangan batasi diri kita dengan siapa pun. Ubahlah mindset kita.

Jangan pernah mengatakan, "Saya tidak punya modal", "Saya tidak punya skill", "Saya tidak sekolah", "Saya tidak punya teman", "tidak punya jaringan". Itulah yang keliru, Mas.

Dari segi finansial, Mas Dwi sudah bebas, ya. Mas Dwi punya kampung halaman di Tebo. Apa punya niat untuk menjadi orang nomor satu di Tebo, Mas?

Ini pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya, Mas. Bahkan ada juga yang mau bertemu saya di Jakarta untuk persoalan itu.

Sampai hari ini, saya belum tertarik untuk berpolitik, Mas. 

Saya masih memaksimalkan diri saya, kapasitas diri, dan manfaat diri agar ke depannya bisa bermanfaat untuk orang banyak.

Saya masih asyik di dunia usaha, Mas. Untuk sekarang, saya masih fokus di dunia usaha, Mas. (Tribun Jambi/Sopianto)

Klaim Pratama Arhan Menantu Idaman,Andre Rosiade Didesak Buka Suara soal Perceraian Azizah Salsha

Klaim Pratama Arhan Menantu Idaman,Andre Rosiade Didesak Buka Suara soal Perceraian Azizah Salsha
Klaim Pratama Arhan Menantu Idaman,Andre Rosiade Didesak Buka Suara soal Perceraian Azizah Salsha

D'moneyTalkPernah menyebut Pratama Arhan sebagai menantu kesayangan, kini Andre Rosiade memilih bungkam. 

Putrinya, Azizah Salsha, resmi bercerai dari pesepakbola Timnas Indonesia itu lewat putusan verstek Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, pada Senin (25/8/2025).

Perceraian yang mengejutkan publik ini membuat sorotan mengarah pada Andre Rosiade, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang selama ini dikenal vokal soal hubungan sang putri.

Namun, sejak kabar perceraian mencuat, akun media sosial @andre_rosiade justru sunyi dari komentar, meski digeruduk ribuan netizen yang menanti klarifikasi.

Secara verstek, maksudnya suatu putusan hakim yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan.

Secara hukum Arhan dan Zize telah resmi bercerai. Selanjutnya adalah pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan suami di depan sidang Pengadilan Agama.

Sang putri menghadapi masalah perceraian, Andre Rosiade nampaknya memilih bungkam.

Anggota DPR RI fraksi Gerindra tersebut padahal kerap membuka hubungan Arhan dengan Zize.

Bahkan daripada Zize atau Arhan, Andre Rosiade yang lebih terbuka tentang rumah tangga putrinya.

Andre Rosiade tak pernah absen mengucapkan selamat atas prestasi yang diukir oleh bek Timnas Indonesia tersebut.

Ia juga menyebut Arhan sebagai menantu kesayangan.

Hal itu ditulis dalam Instagram pribadinya pada November 2024 lalu.

Kala itu Arhan menjenguk Andre yang sedang di rumah sakit.

Kini akun @andre_rosiade memilih bungkam dan tak menanggapi apapun tentang perceraian Arhan dengan Azizah Salsha.

Dua postingan terakhir Andre Rosiade adalah kegiatannya dalam bekerja sebagai Anggota DPR.

Dua unggahan terakhir yang bersamaan dengan melambungkan kabar perceraian Zize pun digeruduk warganet.

Postingan lain Andre Rosiade biasanya tak mencapai 100 komentar namun dua terakhir mendapat lebih dari 600 komentar warganet.

Sebagain besar warganet menyinggung nasib Azizah Salsha yang kini menjadi janda.

"Knp setiap ada isu nasional, berita tentang anak dan mantumu selalu muncul ?"

"anak masih muda bapa nya maen di nikahin ajaa,gini kan ending nya."

"Gimana pak mau belain anak perempuan kesayangannya gimana lagi?"

"Menunggu komentar abi."

Tak satupun komentar warganet ditanggapi oleh Andre Rosiade yang dikenal aktif bermedia sosial.

Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari keluarga terkait perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha.

Azizah Salsha Masih Punya Waktu Rujuk?

Pihak Arhan menggugat cerai talak sejak  1 Agustus 2025.

Hal itu diketahui lewat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Tigaraksa, perceraian Arhan Zize terdaftar dengan nomor perkara 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Perceraian Arhan dan Zize telah diputuskan cerai verstek.

Namun Pengadilan Agama memberi waktu paling cepat 14 hari untuk Arhan benar-benar mengucap ikrar talak.

Ikrar talak wajib diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, setelah putusan cerai dikabulkan oleh hakim.

Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten, bernama Mohamad Sholahudin tak bisa memastikan kapan jadwal ikrar talak.

Lantaran pihak pengadilan masih menunggu kemungkinan pihak Zize mengajukan perlawanan atau tidak.

Untuk itu, diperkirakan ikrar cerai harus diucapkan Arhan paling cepat 14 hari ke depan setelah putusan cerai dikabulkan hakim.

"Kalau cerai talak ada pengucapan ikrar," jelasnya lagi.

"Masih ada waktu 14 ke depan untuk mengajukan perlawanan," lanjutnya.

Pihak pengadilan agama akan melayangkan panggilan ke Arhan dan Ziza untuk hadir di sidang berikutnya.

Sholahudin menyebut, panggilan itu wajib dihadiri pihak penggugat.

"Nanti ada panggilan. Akan ditetapkan sidang ikrarnya kapan."

"Kalau dipanggil kan kewajibannya dia untuk datang."

"Belum bisa dipastikan (kapan) ikrar cerai," tukasnya.

Awal Perceraian Arhan-Zize terungkap

Awalnya, sidang cerai Arhan-Zize diketahui ketika tim Grid.ID berniat meliput sidang perceraian Andre Taulany-Rien Wartia Trigina.

Namun, saat menunggu, tim Grid.ID tak sengaja mendengar nama Pratama Arhan dan Nurul Azizah - nama asli Zize - dipanggil ke ruang sidang III.

Saat dikonfirmasi, petugas Pengadilan Agama Tigaraksa membenarkan pada Senin hari ini, adalah sidang cerai pesepakbola asal Blora Jawa Tengah dan putri dari anggota DPR RI, Andre Rosiade.

Meski demikian, petugas pengadilan enggan banyak bicara ketika ditanya lebih lanjut mengenai sidang tersebut.

Selepas keluar dari ruang sidang, kuasa hukum Arhan, Singgih Tomi Gumilang irit bicara soal perceraian kliennya.

Pihaknya meminta maaf dan izin untuk segera pergi karena sudah ditunggu.

"Sorry, sorry," kata Singgih singkat.

"Izin, maaf ya, kami sudah ditunggu, mohon maaf ya," imbuh dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dulu Sebut Menantu Kesayangan, Andre Rosiade Kini Bungkam setelah Arhan dan Azizah Salsha Cerai.

Minggu, 12 Oktober 2025

25 Oktober, Harmony Fest 2025 Flores Timur Siap Hebohkan Larantuka dengan Fun Run dan Festival

25 Oktober, Harmony Fest 2025 Flores Timur Siap Hebohkan Larantuka dengan Fun Run dan Festival
25 Oktober, Harmony Fest 2025 Flores Timur Siap Hebohkan Larantuka dengan Fun Run dan Festival

Radar Info, Timur Flores - Festival Harmoni 2025 Timur Floresakan diadakan pada 25 Oktober mendatang di Kota Larantuka. Acara ini bukan hanya kompetisi lari. Lebih dari itu, ini merupakan Pesta Rakyat. Perayaan olahraga, budaya, serta perekonomian lokal.

Tagline yang diusung jelas terdengar kuat: berasal dari putra-putri untuk bangsa, berasal dari Flores Timur untuk Indonesia. Dan waktu pelaksanaannya tepat, hanya tiga hari sebelum Hari Sumpah Pemuda. Seperti ingin menegaskan bahwa dari tanah timur, semangat persatuan juga turut dikibarkan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Silvester Kabelen, menggambarkan kegiatan ini sebagai olahraga wisata. Lari sambil berlibur. Acara ini tidak hanya ditujukan bagi warga setempat, tetapi juga terbuka untuk umum. Siapa pun dapat ikut serta.

Silvester bahkan menyampaikan bahwa sudah banyak orang yang mendaftar. Peserta berasal dari Sikka, Ende, Lembata, Kupang, hingga Sumba. “Banyak yang telah mendaftar, bukan hanya dari Flores Timur, tetapi juga dari Sikka, Ende, Lembata, Kupang, sampai Sumba,” katanya, dikutip dariRRI NTT.

Rute fun run sepanjang 5 kilometer akan melewati pusat kota Larantuka. Titik awal dan akhir lomba berada di Taman Kota Felix Fernandez. Lokasi ini akan menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, karena tidak hanya para pelari yang hadir, tetapi juga pedagang, wisatawan, serta tamu dari luar daerah.

Lari Jadi Panggung Wisata

Promosi Pariwisata

Acara ini sengaja disusun bukan hanya sebagai kompetisi. Peserta diajak untuk berlari, sekaligus mengamati wajah Larantuka secara lebih dekat. Bangunan tua, jalanan kota, hingga pemandangan pantai bisa menjadi latar selama perjalanan.

UMKM Hadir

Di area start dan finish, puluhan pelaku UMKM telah disiapkan. Tersedia berbagai makanan olahan khas, kerajinan tangan, hingga cenderamata. Semua ini menjadi daya tarik tambahan selain garis finish.

Ekonomi Rakyat Bergerak

Dampak Nyata

Hotel, restoran, transportasi, serta pedagang kecil diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan. Panitia menyatakan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan anggaran dari APBD. Biaya peserta sebesar Rp190.000 ditambah sponsor menjadi sumber utama pendanaan. Paket tersebut sudah mencakup jersey dan medali.

Perputaran Uang

Dengan ribuan orang yang hadir, arus uang akan terasa. Tidak hanya pelaku UMKM, tetapi juga tukang ojek, penjual minuman di pinggir jalan, hingga penginapan kecil. Harmony Fest diharapkan menjadi mesin perekonomian rakyat selama akhir pekan tersebut.

Panggung Generasi Muda Flores Timur

Ruang Ekspresi

Selanjutnya, Harmony Fest dihadirkan sebagai wadah bagi generasi muda. Kaus yang dikenakan peserta bukan hanya pakaian biasa, melainkan lambang persatuan. Identitas komunitas fun run Flores Timur lahir dari sana.

Agenda Tahunan

Silvester Kabelen berharap acara ini dapat berlangsung setiap tahun. Tujuannya jelas: masuk dalam kalender pariwisata nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat setempat sangat diperlukan.

Ia menegaskan, pada 25 Oktober mendatang, Larantuka akan menerima tamu dari berbagai wilayah. Mereka akan menilai sikap ramah, kebersihan, dan kerja sama dari tuan rumah. Oleh karena itu, suasana yang kondusif adalah hal yang sangat penting. Dari sini, nama Flores Timur akan lebih dikenal luas.***

Respons Wamendagri Bima Arya Bendera PAN Dikibarkan Massa Aksi ,Bubarkan DPR, di Kawasan Senayan

Respons Wamendagri Bima Arya Bendera PAN Dikibarkan Massa Aksi ,Bubarkan DPR, di Kawasan Senayan

D'moneyTalk - Viral di balik aksi 'Bubarkan DPR' di Kawasan Senayan, bendera Partai Amanat Nasional (PAN) ikut dikibarkan sejumlah orang.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengomentari aksi ini.

Seperti diketahui,  Bima Arya Sugiarto juga merupakan Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto 

Dalam video yang diterima Tribunnews, puluhan massa aksi yang mengenakan pakaian bebas tersebut terlihat mengibarkan bendera berlogo matahari putih bertuliskan PAN dengan nomor 12.

Hal itu terjadi di bawah Fly Over Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto.

Menanggapi fenomena bendera PAN berkibar dalam aksi tersebut, Bima Arya menyatakan, kalau sebelum aksi digelar, PAN menyelenggarakan Rangkaian HUT di Kawasan Senayan Park, yang tidak jauh dari lokasi aksi.

"Oh iya, kemarin itu kan ada (acara)ulang tahun PAN kebetulan dipasang di sekitar lokasi peringatan," kata Bima Arya saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dengan begitu, Bima Arya membantah kalau aksi tersebut digelar atas dukungan dari PAN.

Pasalnya menurut dia, hal itu hanya kebetulan, karena bendera-bendera PAN yang dipasang panitia belum sempat dicopot hingga akhirnya dimanfaatkan oleh massa aksi.

"Nggak (PAN ikut campur dalam aksi) saya kira mungkin aksi spontan saja karena kami melihat tadi penumpukan massa jiga di titik di mana PAN kemarin melakukan peringatan yak," kata dia.

"Aksi spontan memindahkan ya," tandas Bima Arya.

Diketahui, aksi yang terjadi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) sempat diwarnai dengan kericuhan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan TNI terlibat saling serang dengan massa aksi.

Dimana, massa aksi melempari aparat dengan menggunakan botol, batu dan beberapa alat yang berada di lokasi.

Sementara, aparat menggunakan mobil rantis water canon, hingga melakukan penembakan gas air mata ke arah massa aksi.

Tak hanya itu, aksi juga menjalar ke beberapa titik termasuk ke ruas jalan tol dalam kota menuju Slipi yang mengharuskan dilakukan penutupan jalan oleh pihak kepolisian.

Lebih jauh, dalam aksi ini juga beberapa fasilitas dikabarkan rusak, termasuk di antaranya posko pengamanan dalam (pamdal) dan komputer di pintu Gerbang Pancasila DPR RI.

Bahkan, diketahui satu unit sepeda motor turut dibakar dalam aksi bertajuk 'Bubarkan DPR' ini.

Belasan Orang Ditangkap

Demonstrasi di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta, sempat memanas pada Senin (25/8/2025) siang.

Suasana ketegangan muncul ketika petugas berusaha mendorong mundur massa yang mendekati gedung parlemen.

Pantauan Tribunnews menunjukkan bahwa sekitar pukul 12.40 WIB, massa mulai bergerak ke arah Slipi, Jakarta Barat, dan perlahan bergeser menuju Semanggi.

Beberapa peserta aksi sempat mendekati mobil pengurai massa dan melempar barang ke arah petugas.

Sebagai respons, polisi menyemprotkan water cannon untuk mengendalikan situasi.

Massa pun dipukul mundur dan berlarian ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo, terlihat memberikan komando dari atas mobil pengurai massa untuk mengurai dan membubarkan aksi.

"Bapak/Ibu ini sudah tidak kondusif banyak pelajar, anak-anak kami. Kami bubarkan, karena aksinya sudah tidak kondusif," ujar Susatyo.

Petugas dari dalam gedung DPR RI juga turut keluar untuk membantu memukul mundur massa.

Hingga pukul 12.50 WIB, aparat masih berupaya mengendalikan situasi dan mendorong massa menjauh ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

Tuntutan Demonstrasi

Ratusan massa menyuarakan tuntutan yang mencerminkan keresahan masyarakat yaitu: pembubaran DPR, penolakan komersialisasi pendidikan, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penghentian praktik politik dinasti.

Aksi yang digelar oleh kelompok "Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat" ini menjadi sorotan publik setelah berujung ricuh. 

Lemparan batu, gas air mata, dan semprotan water cannon mewarnai demonstrasi yang awalnya berlangsung damai.

"Kami hidup susah, gaji DPR besar sekali," teriak seorang demonstran, menggambarkan ketimpangan yang dirasakan masyarakat.

Di antara kerumunan, tampak pelajar berseragam, buruh, pengemudi ojek daring, dan mahasiswa dari berbagai penjuru Jakarta.

Mereka datang bukan atas nama institusi, melainkan sebagai warga negara yang merasa terpinggirkan.

Kehadiran mahasiswa sebagai bentuk kepedulian. "Kami di sini adalah masyarakat Indonesia,"ujar mereka.

Kericuhan pecah sekitar pukul 12.45 WIB ketika massa mencoba menerobos barikade.

Polisi merespons dengan gas air mata dan semprotan air. Massa berlarian ke arah Jalan Gerbang Pemuda, sementara aparat terus berusaha menghalau mereka hingga ke kawasan Senayan Park.

Sebanyak 15 orang ditangkap, terdiri dari pelajar dan individu yang diduga kelompok anarko.

Polisi menyebut penangkapan dilakukan untuk mencegah tindakan anarkis lebih lanjut. 

Di tengah kekacauan, suara-suara demonstran tetap lantang.

"Kalian digaji pakai uang kami!" teriak mereka kepada aparat.

Ketua DPR Puan Maharani merespons dengan imbauan agar aspirasi disampaikan secara hormat.

"Kami minta masukan dari masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja DPR," ujarnya.

Namun, bagi massa yang turun ke jalan, suara mereka bukan sekadar masukan, melainkan jeritan hati yang menuntut perubahan nyata.

Rangkaian Demonstrasi di Depan Gedung DPR/MPR RI:

Senin, 25 Agustus 2025:

Pukul 10.00 WIB: 

- Polisi menangkap 15 orang di pintu gerbang depan DPR.

- Terdiri dari 4 pelajar dan 11 orang diduga kelompok anarko.

- Beberapa membawa barang yang dicurigai untuk aksi anarkis.

Pukul 12.40 WIB:

- Massa mulai bergerak ke arah Slipi, Jakarta Barat.

- Polisi mulai mendorong mundur massa dari depan gedung DPR/MPR RI.

Pukul 12.45 WIB:

- Polisi menembakkan gas air mata dan semprotan air ke arah demonstran.

- Massa melempar botol air plastik ke arah polisi.

Pukul 12.50 WIB:

- Polisi masih berusaha memukul mundur massa ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

Pukul 13.30 WIB:

- Situasi mulai terkendali setelah pasukan tambahan Brimob dan TNI dikerahkan.

Pukul 14.00 WIB: 

- Muncul massa pengunjuk rasa di pintu belakang DPR.

Pukul 15.00 WIB: 

- Polisi menghalau massa hingga ke dekat Stasiun Palmerah.

Pukul 16.00 WIB: 

- Brimob menembakkan gas air mata lebih dari lima kali dalam setengah jam.

- Massa dipukul mundur ke arah Gelora Bung Karno (GBK).

Pukul 17.10 WIB:

- Tol Dalam Kota ditutup, tidak ada kendaraan melintas.

- Massa berjalan kaki di tengah ruas jalan tol menuju Gedung DPR.

Pukul 17.20 WIB:

- Massa mulai membubarkan diri.

Pukul 17.59 WIB:

- Sejumlah massa dari arah Spark berkumpul depan TVRI mencoba menerobos pengamanan.

- Polisi tetap berjaga dan melakukan pendekatan humanis.

Pukul 18.00 WIB:

- Batas waktu penyampaian pendapat sesuai aturan.

(*/D'moneyTalk)

 

Artikel diolah dari Tribunnews.com/TribunSolo.com  

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan  

Profil Benyamin Davnie, Wali Kota Tangsel yang Menarik Perhatian: Agama, Pendidikan, dan Karier

Profil Benyamin Davnie, Wali Kota Tangsel yang Menarik Perhatian: Agama, Pendidikan, dan Karier
Profil Benyamin Davnie, Wali Kota Tangsel yang Menarik Perhatian: Agama, Pendidikan, dan Karier

Radar InfoTangerang Selatan sering menjadi perhatian masyarakat. Baik karena perkembangan kota maupun isu-isu terkait kepemimpinan. Salah satu tokoh yang saat ini banyak dibicarakan adalah Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Ia dikenal sebagai pejabat pemerintah senior dengan pengalaman luas dalam pemerintahan daerah, khususnya di Tangerang dan Tangerang Selatan.

Baru-baru ini, Benyamin kembali menjadi sorotan setelah memberikan tanggapan terhadap kritik yang datang dari Leony Trio Kwek Kwek. Kritik tersebut menyentuh anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) milik Pemkot Tangsel yang dinilai terlalu besar. Menariknya, alih-alih merasa kesal, Benyamin justru menjawab dengan tenang. Ia menekankan bahwa kritik masyarakat merupakan hal penting dalam proses evaluasi dan menjaga transparansi pemerintahan.

Selain itu, jalur karier Benyamin Davnie juga layak mendapat perhatian. Ia memulai kariernya sebagai staf pelaksana di Kabupaten Tangerang, kemudian menjabat berbagai posisi penting hingga akhirnya menjadi Wali Kota Tangsel. Keberhasilannya menjabat selama dua periode bersama wakilnya Pilar Saga Ichsan menunjukkan tingginya kepercayaan dari masyarakat Tangsel.

Sebagai tokoh yang dikenal luas, kehidupan pribadi dan informasi tentang Benyamin juga menjadi topik menarik untuk dibahas. Mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman karier, hingga cara dia menghadapi kritik dari masyarakat. Artikel ini akan membahas secara lengkap profil dan biodata Benyamin Davnie, Wali Kota Tangerang Selatan.

Wali Kota Tangerang Selatan Dua Periode

Drs. H. Benyamin Davnie secara resmi menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan sejak 26 April 2021. Dalam masa jabatannya yang pertama, ia berpasangan dengan Pilar Saga Ichsan. Mereka kembali terpilih untuk periode kedua pada 2025–2030, yang diumumkan pada 20 Februari 2025. Sebelum menjabat sebagai wali kota, Benyamin pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan bersama Airin Rachmi Diany selama dua periode penuh.

Kepemimpinan Benyamin di Tangsel sering menjadi perhatian, baik dari sisi positif maupun kritik. Namun, catatan pengalamannya menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman yang panjang dalam lingkungan birokrasi. Mulai dari posisi staf pelaksana, camat, hingga kepala dinas, semua pernah dijalaninya. Hal ini yang membuatnya mendapatkan julukan sebagai birokrat senior.

Tanggapan Terhadap Kritik Publik

Isu pengeluaran alat tulis kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan sempat menimbulkan respons masyarakat, salah satunya dari Leony Trio Kwek Kwek. Leony merasa anggaran tersebut terlalu besar dan kurang jelas. Merespons hal ini, Benyamin Davnie memilih untuk bersikap terbuka. Ia menyatakan bahwa kritik tidak perlu diperlakukan secara hukum, tetapi lebih baik dijadikan bahan evaluasi.

Benyamin juga menganggap kritik masyarakat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ia bahkan meminta Leony untuk berdiskusi langsung jika ingin informasi lebih lanjut. Namun, Leony menolak undangan tersebut dan merasa ada isu yang lebih mendesak, seperti masalah sampah dan perbaikan jalan.

Bagi Benyamin, kritik merupakan bagian dari sistem pengawasan masyarakat. Ia menyatakan bahwa laporan keuangan Pemkot Tangsel telah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggaran besar yang dikritik merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebutuhan pelayanan publik dalam jangka satu tahun.

Karier Panjang di Pemerintahan

Benyamin Davnie lahir di Pandeglang pada tanggal 1 September 1958. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dalam Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran (UNPAD). Awal karier di bidang pemerintahan dimulai di Kabupaten Tangerang sebagai staf pelaksana. Secara bertahap, ia mengemban berbagai jabatan hingga menjadi kepala dinas dan asisten daerah.

Pada tahun 2006, ia pernah maju sebagai calon wakil gubernur Banten, tetapi gagal. Meskipun demikian, jalannya karier di bidang pemerintahan tetap berjalan. Ia diberi kepercayaan menjadi Wakil Wali Kota Tangsel selama dua periode, bersama dengan Airin Rachmi Diany. Akhirnya, pada tahun 2021, ia berhasil menjabat sebagai Wali Kota Tangsel.

Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam birokrasi, Benyamin dikenal oleh banyak orang di Tangsel. Masyarakat sering memanggilnya dengan sebutan "Bang Ben". Kehadirannya dianggap memberikan stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan di Tangsel.

Biodata Lengkap Benyamin Davnie

  • Nama: Drs. H. Benyamin Davnie
  • Tempat dan tanggal lahir: Pandeglang, 1 September 1958
  • Jenis Kelamin: Laki-laki
  • Agama: Islam
  • Pendidikan Terakhir: Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (UNPAD)
  • Lokasi: Kota Tangerang Selatan, Banten
  • Jabatan: Walikota Tangerang Selatan masa jabatan 2021–2025, terpilih kembali untuk periode 2025–2030

Karier Pemerintahan:

  • Petugas Pelaksana dan Kepala Sub Bagian Kependudukan Kabupaten Tangerang
  • Camat Ciledug (1988)
  • Kepala Divisi Humas Kabupaten Tangerang (1991)
  • Kepala Desa Cisoka (1993) dan Tigaraksa (1995)
  • Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembinaan Wilayah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Tangerang
  • Kepala Daerah Urusan Pemerintahan (ASDA 1)
  • Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang (1998–2002)
  • Wakil Walikota Tangerang Selatan (2011–2021)
  • Wali Kota Tangerang Selatan (2021–2025, 2025–2030)

Wali Kota Pasangan: Pilar Saga Ichsan (masa jabatan 2025–2030)

 

Benyamin Davnie adalah seorang birokrat yang memiliki pengalaman luas dengan catatan kinerja yang panjang di lingkungan pemerintahan. Sebagai Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode, ia terkenal tanggap terhadap masukan masyarakat.

Gaya kepemimpinan yang transparan menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Berkat pengalaman yang panjang, Benyamin diharapkan mampu membawa Tangsel menuju arah yang lebih baik pada masa jabatannya yang kedua.

Dosen UGM Desak LMK Tinjau Ulang Kebijakan Royalti Bagi Pelaku Usaha Kecil

Dosen UGM Desak LMK Tinjau Ulang Kebijakan Royalti Bagi Pelaku Usaha Kecil
Dosen UGM Desak LMK Tinjau Ulang Kebijakan Royalti Bagi Pelaku Usaha Kecil

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

D'moneyTalk, YOGYA -Polemik royalti musik yang panjang menciptakan berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. 

Pasalnya, penarikan biaya royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dinilai tidak jelas. 

Hal tersebut disebabkan belum adanya sosialisasi terhadap para pelaku usaha. 

Tidak adanya klasifikasi yang detail siapa saja pelaku usaha yang diwajibkan membayar ini juga menambah beban bagi pelaku usaha kecil. 

Penyamarataan penghitungan pembayaran inilah yang menjadi problem. 

Selain itu, disebutkan oleh beberapa musisi bahwa royalti yang mereka terima berbanding jauh dengan jumlah pemutaran lagu. 

Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D., menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil di Indonesia saat ini membuat permasalahan mengenai royalti ini berpengaruh. 

Dari segi praktiknya, permasalahannya disini tidak hanya pelaku bisnis besar, pelaku bisnis kecil dengan profit yang tidak seberapa juga memiliki kewajiban untuk membayar besaran royalti yang sama dengan bisnis besar.

“Jadi, selama ini keuntungan mereka yang sudah kecil itu nanti akan berkurang lagi gara-gara dialokasikan bayar royalti,” terangnya, Senin (25/8/2025).

Ditambah, kondisi ekonomi yang kurang stabil dan jumlah pengunjung yang turut berkurang juga semakin menambah berat untuk para pelaku bisnis kecil untuk membayar royalti, tambahnya.

Dampaknya restoran atau pun kafe dengan profit yang cenderung masih kecil saat ini justru memilih untuk tidak memutar musik. 

Kekhawatiran atas penarikan royalti musik ini membuat mereka terpaksa melakukan hal tersebut agar bisnis mereka dapat terus berjalan. 

Selain itu, jalan lain yang diambil adalah memutar bunyi-bunyian alam yang terkadang suara yang diambil juga memiliki hak terkait. 

Di sisi lain, Wayan juga mengungkapkan adanya penarikan royalti musik ini untuk melindungi karya seni di Indonesia. 

Selama ini banyak pebisnis menikmati hasil karya orang lain untuk tujuan komersil tanpa membayar sepeserpun.

“Alasannya karena mereka sudah berlangganan melalui youtube atau pun spotify. Sebenarnya langganan platform musik ini diperuntukkan untuk konsumsi pribadi,” katanya. 

Penyelesaian mengenai permasalahan ini diperlukan kerja sama dari dua sisi. 

Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam penarikan royalti disini diharapkan mampu lebih transparan mengenai distribusi royalti. 

Lalu selanjutnya, sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait juga diperlukan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha paham mengenai ketentuan pembayaran royalti yang digunakan dalam usahanya. 

Wayan juga menekankan bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah peninjauan ulang kebijakan mengenai pembayaran royalti bagi pelaku usaha kecil.

Ia pun menganalogikan pembayaran royalti dengan bayar pajak yang mana terdapat kebijakan progresif.

“Jika seseorang pendapatannya kecil, dia kan nggak akan sampai kena rilis pajak yang paling tinggi sebagaimana halnya orang dengan pendapatan besar,” jelasnya.

Peraturan yang ada saat ini sudah baik akan tetapi apabila tidak dibarengi dengan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait kebijakan yang ada tidak akan tersampaikan dengan baik. 

Tak hanya itu, hal ini juga menyangkut permasalahan transparansi dan akuntabilitas dari pihak yang berwenang atas penarikan biaya royalti. (*)

Pratama Arhan Resmi Ceraikan Azizah Salsha, Terkuak Fakta Sidang Verstek dan Isu Perselingkuhan

Pratama Arhan Resmi Ceraikan Azizah Salsha, Terkuak Fakta Sidang Verstek dan Isu Perselingkuhan
Pratama Arhan Resmi Ceraikan Azizah Salsha, Terkuak Fakta Sidang Verstek dan Isu Perselingkuhan

RUBLIK DEPOK – Pesepak bola Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi bercerai dengan sang istri, Azizah Salsha, setelah dua tahun menjalani rumah tangga. Putusan ini diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Senin (25/8/2025). Perceraian diputus secara verstek karena Azizah tidak hadir dalam sidang maupun melalui kuasa hukumnya.

Sidang Cerai Diputus Tanpa Kehadiran Azizah Salsha

Juru Bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Sholahudin, menyebut perkara cerai Arhan dan Azizah sudah diputus setelah dua kali persidangan. Gugatan terdaftar sejak 1 Agustus 2025, sidang pertama digelar pada 11 Agustus, dan sidang kedua pada 25 Agustus langsung diputus cerai. Meski demikian, status keduanya belum sah sepenuhnya karena masih menunggu ikrar talak yang wajib diucapkan di persidangan.

Dalam persidangan, Pratama Arhan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Azizah tak memenuhi panggilan hakim. Putusan ini memperlihatkan bahwa perceraian dapat terjadi meski salah satu pihak absen, selama prosedur hukum tetap berjalan.

Proses Hukum Menunggu Ikrar Talak

Sholahudin menjelaskan, ikrar talak merupakan tahapan penting sebelum perceraian benar-benar berkekuatan hukum tetap. Masih ada masa 14 hari ke depan jika pihak termohon ingin mengajukan perlawanan. Bila tidak ada, maka pengadilan akan memanggil Pratama Arhan untuk mengucapkan ikrar cerai. Setelah ikrar itu dibacakan, status hukum keduanya baru sah sebagai duda dan janda.

Isu Perselingkuhan Bayangi Rumah Tangga

Perceraian ini kembali menguatkan gosip yang sebelumnya sempat merebak, yakni isu perselingkuhan yang dikaitkan dengan rumah tangga keduanya. Isu ini pernah ramai di media sosial setelah Arhan kedapatan menghapus beberapa foto kebersamaan dengan Azizah di akun media sosialnya. Publik menduga ada masalah rumah tangga yang serius, meskipun tak pernah ada klarifikasi langsung dari keduanya.

Pernikahan yang Pernah Jadi Sorotan

Arhan dan Azizah menikah pada 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia Tokyo, Jepang. Pernikahan itu menjadi sorotan publik karena dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai saksi. Pernikahan mereka sempat disebut sebagai salah satu pernikahan selebriti olahraga paling megah tahun itu.

Karier Arhan dan Kehidupan Azizah Setelah Perceraian

Pratama Arhan saat ini masih fokus berkarier di luar negeri sebagai pesepak bola profesional. Perceraiannya dengan Azizah diputus tanpa kehadirannya karena ia sedang berada di luar negeri. Sementara itu, Azizah Salsha yang dikenal sebagai influencer dan juga putri dari anggota DPR RI Andre Rosiade, memilih tidak menghadiri persidangan.

Setelah perceraian ini, publik menanti bagaimana perjalanan karier keduanya, baik Arhan di dunia sepak bola maupun Azizah dalam aktivitasnya di media sosial. Perceraian mereka juga menambah daftar panjang pasangan selebriti dan figur publik tanah air yang rumah tangganya tak bertahan lama meski sempat menjadi sorotan besar di awal pernikahan.

Dampak Sosial dan Respon Publik

Kabar perceraian ini langsung menjadi pembicaraan hangat di kalangan warganet. Banyak yang menyoroti usia pernikahan mereka yang baru berjalan dua tahun, namun sudah harus kandas. Sebagian publik berspekulasi terkait penyebab perceraian, mulai dari isu perselingkuhan hingga dugaan ketidakcocokan karakter.

Di sisi lain, ada pula yang menyayangkan perpisahan ini karena keduanya dianggap pasangan serasi yang sempat menjadi inspirasi banyak orang. Namun, perceraian juga dipandang sebagai keputusan pribadi yang mungkin menjadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Sabtu, 11 Oktober 2025

OECD Mengapresiasi Komitmen Indonesia Terapkan Pajak Minimum Global

OECD Mengapresiasi Komitmen Indonesia Terapkan Pajak Minimum Global

Radar Info.CO.ID-JAKARTA.Perubahan global menghadirkan tantangan signifikan terhadap sistem pajak dunia.

Kepala Kantor Jakarta Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Massimo Geloso Grosso menyatakan bahwa digitalisasi, perubahan rantai pasok, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik telah mengubah cara dunia berdagang, berinvestasi, dan memproduksi.

Keadaan ini, menurutnya, tidak hanya mengubah pola perdagangan dan investasi, tetapi juga memaksa negara-negara untuk menyesuaikan desain serta pelaksanaan sistem perpajakan.

"Perpajakan yang selalu menjadi dasar utama penerimaan pajak, kini menghadapi tantangan terbaru," kata Massimo dalam acara The 15th TIF International Tax Seminar, Rabu (24/9/2025).

Salah satu tantangan utama adalah ekonomi digital. Ia menegaskan, teknologi memungkinkan perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara tanpa kehadiran langsung, sehingga aturan pajak konvensional menjadi kurang efektif.

Di sisi lain, terdapat kesepahaman internasional yang berkembang dalam menghadapi penghindaran pajak, menjamin keadilan, serta menghasilkan sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif.

Di tengah konteks Indonesia, Massimo menganggap pemerintah telah melakukan langkah signifikan dalam menyesuaikan kebijakan pajak dengan perubahan global. Salah satu contohnya adalah dengan partisipasi aktif dalam OECD-G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Ia menekankan penerapan Pajak Minimum Global (GMT) dengan tarif efektif minimal 15% untuk perusahaan multinasional besar sebagai langkah penting dalam reformasi pajak global.

"Indonesia sepenuhnya berkomitmen menerapkan kerangka kerja ini untuk menjaga dasar pajaknya sekaligus memastikan kemampuan menarik investasi internasional yang besar guna mendukung pembangunan, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga telah memperkuat aturan dalam negeri guna menghadapi tindakan transferpricing yang agresif. 

Upaya ini dilaksanakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan serta peraturan pelengkap, termasuk dokumen transfer pricing, pelaporan berdasarkan negara (country-by-country reporting), serta peraturan anti penghindaran pajak yang lebih ketat.

"Indonesia juga telah menyesuaikan kebijakan pajak badan, pajak pertambahan nilai, dan cukai guna membentuk sistem perpajakan yang lebih kuat dan adil yang mencegah pengurangan dasar pajak sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan," tegasnya.

Seperti yang diketahui, Indonesia secara resmi menerapkan pajak minimum global. Penerapan ini terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 mengenai penerapan pajak minimum global yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025.

Pelaksanaan aturan pajak minimum global merupakan bagian dari Perjanjian Pilar Dua yang diusulkan oleh G20 dan diatur oleh OECD, serta didukung oleh lebih dari 140 negara.

Aturan ini berlaku untuk wajib pajak badan yang merupakan bagian dari konglomerat perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi global minimal 750 juta Euro.

Wajib pajak yang dimaksud akan dikenakan pajak minimum global dengan tingkat 15% mulai dari tahun pajak 2025. Jika tarif pajak efektifnya di bawah 15%, Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya.

Misalnya, untuk tahun pajak 2025, perkiraan besarnya pajak yang harus dibayar paling cepat pada tanggal 31 Desember 2026.

PSSI Rilis Alexander Zwiers Gantikan Plt Direktur Teknik Indra Sjafri,Cek Rekam Jejak Prestasinya

PSSI Rilis Alexander Zwiers Gantikan Plt Direktur Teknik Indra Sjafri,Cek Rekam Jejak Prestasinya

DIREKTUR Teknik PSSI dikabarkan kini dijabat oleh Alexander Zwiers melalui rilis sekaligus pengumuman resmi di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Zwiers ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI untuk menggantikan posisi pelaksana tugas (Plt) Dirtek sebelumnya yakni Indra Sjafri.

Sebagai direktur teknik baru, pria berusia 50 tahun ini bakal bertugas untuk mengembangkan dan memperkenalkan filososi sepak bola Indonesia dari akar rumput hingga ke Timnas.

Kedepannya, para pecinta sepak bola tanah air berharap atas kedatangan Alexander Zwiers ini bakal bisa membantu sepak bola Indonesia.

Sampai sejauh ii induk organisasi sepak bola Indonesia atau PSSI berkomitmen mengontrak pria asal Belanda ini dengan durasi empat tahun.

Kepercayaan ini diberikan karena Alexander Zwiers memiliki pengalaman yang luar biasa di dunia sepak bola.

Alexander Zwiers pernah berhasil membawa Timnas Yordania tembus ke final Piala Asia 2023 setelah menjadi direktur teknik federasi sepak bolanya.

Pria yang pernah tinggal di Indonesia selama empat tahun itu mengaku bahwa dia menerima tawaran sebagai Direktur Teknik PSSI ini tak lepas dari rekan-rekan yang dikenalnya.

Dia mengaku tergerak oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, penasihat teknis Jordi Cruyff, serta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menunjukkan keseriusan membangun sepak bola Indonesia.

Menurutnya, saat ini PSSI hingga tim kepelatihan memiliki visi yang bagus sehingga dia ingin membantu membangun lanskap sepak bola Indonesia.

Untuk itu, Sweirs tergerak untuk bisa membantu menyukseskan program PSSI agar sepak bola Indonesia lebih berkembang.

“Ini adalah misi personal di kehidupan saya. Saya sudah bekerja lebih dari 25 tahun untuk sampai ke momen ini,” ujar Alexander Zwiers kepada awak media termasuk BolaSport.com.

“Jadi saya sangat merasa terhormat bisa bekerja untuk Indonesia dengan 280 juta penduduknya dan bekerja bersama legenda seperti Patrick Kluivert, Jordi Cruyff, serta Erick Thohir," ucapnya.

“Mereka sangat menginspirasi saya. Mereka punya determinasi untuk memperbaiki lanskap sepak bola Indonesia.”

Zwiers mengatakan bahwa dia melihat Indonesia memiliki potensi besar.

Oleh karena itu, dia pun merasa terhormat bisa bekerja sama dengan PSSI.

Atas jabatan yang dipegangnya ini, Zwiers berjanji akan melakukan tugasnya dengan maksimal.

“Saya merasa Indonesia punya potensi besar, semangat terhadap sepak bola yang besar, dan saya merasa pulang ke rumah saat di sini,” kata Alexander Zwiers.

“Jadi saya merasa sangat terhormat dan bahagia bisa menjadi bagian dari proyek ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Alexander Zwiers mengaku bahwa setelah menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini, dia akan melakukan tugas pertamanya dengan observasi.

Dia akan menganalisis sepak bola Indonesia dalam 100 hari ke depan dengan harapan bisa menemukan kekurangan atau kelebihan sepak bola Indonesia.

Dengan begitu, harapannya dia bisa memaksimalkan potensi sepak bola Tanah Air khususnya Timnas Indonesia ke depannya.

“Saya sangat yakin bahwa kesuksesan bukan faktor individual tetapi dibangun bersama oleh negara dan klub,” tutur Zwiers.

“Filosofi saya adalah semua pemain perlu bersatu, lihat kekuatan yang dimiliki, lihat apa yang perlu dibangun.”

“Jadi di 100 hari pertama, saya ingin melihat, menganalisis, mengobservasi apa yang menjadi kekuatan Indonesia. Apa yang kurang, apa yang harus kami perbaiki.”

“Saya rasa hal itu yang paling penting karena kita semua punya satu tujuan yakni menjadikan Indonesia sebagai tim besar," pungkasnya.(*)

Demo di DPR Ricuh, Ratusan Orang Ditahan hingga Jurnalis Dipukul Polisi

Demo di DPR Ricuh, Ratusan Orang Ditahan hingga Jurnalis Dipukul Polisi

Jakarta, IDN Times - Aksi demonstasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, berujung ricuh pada Senin (25/8/2025).

LBH Jakarta mengatakan, sampai Selasa (26/8/2025) pagi, sebanyak 400 orang masih ditahan, 200 di antaranya masih di bawah umur. Tidak hanya itu, seorang jurnalis foto dari Kantor Berita ANTARA juga menjadi korban pemukulan oknum polisi saat sedang meliput aksi demonstrasi.

Berikut rekap peristiwa aksi demonstrasi penolakan tunjangan DPR yang berujung ricuh!

1. Massa berdatangan, polisi kerahkan 1.250 personel amankan DPR

Massa mulai memadati Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, pada pukul 10.15 WIB. Massa yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai berdatangan.

Namun, berbeda dari demo biasanya, aksi tersebut tidak mengatasnamakan aliansi atau organisasi masyarakat tertentu. Banyak dari mereka yang merupakan pengemudi ojek online, pedagang, hingga perseorangan.

Selain itu, pintu gerbang DPR juga diblokade dengan barier beton. Pagar besi yang menjadi pembatas Gedung DPR juga dilapisi dengan oli agar massa tidak bisa memanjat.

Sementara, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.250 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut.

Rencana aksi tersebut sudah beredar di jejaring media sosial. Namun sampai aksi berlangsung, tidak ada aliansi mahasiswa maupun buruh yang mengonfirmasi menggelar demo.

2. Aksi demo mulai ricuh

Suasana demo yang damai mulai ricuh saat sekelompok orang yang mengenakan seragam sekolah mulai memadati area depan Gedung DPR pada pukul 12.40 WIB.

Mereka kompak menyuarakan aspirasinya agar DPR dibubarkan karena kinerjanya buruk. Tak berselang lama, massa mendatangi blokade kepolisian yang berada di dekat persimpangan Kementerian Kehutanan dan jalan mengarah ke Slipi, Jalan Gatot Subroto. Polisi yang bertugas pun sempat mengingatkan agar massa tidak melakukan provokasi.

Polisi melakukan pengamanan dengan memukul mundur massa ke arah Semanggi, Jalan Gerbang Pemuda. Mobil water cannon dengan daya tekanan tinggi juga diarahkan untuk mengurai demonstran.

Setelah polisi memukul mundur massa ke arah sekitar Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Gerbang Pemuda, massa justru kembali berdatangan dari arah simpang Slipi.

Sekitar 13.35 WIB massa aksi yang terkonsentrasi di persimpangan Kementerian Kehutanan tersebut kembali melempar kayu, botol, hingga batu ke arah blokade kepolisian. Peristiwa ini terjadi tepat setelah polisi berhasil memukul mundur massa yang berdatangan dari arah Jalan Gerbang Pemuda.

3. Kericuhan semakin meluas

Polisi mengerahkan kendaraan taktis (rantis) pengurai massa (raisa) hingga water cannon untuk memukul mundur demonstran. Terdengar pula gas air mata ditembakan beberapa kali ke arah massa. Alhasil, massa mundur ke arah lampu merah Slipi menuju Jalan Letnan Jenderal S Parman.

Namun, kericuhan semakin meluas dari arah belakang Gedung DPR, tepatnya di Gerbang Pancasila, massa yang sebagian besar merupakan pemuda juga dipukul mundur.

Mereka berlarian ke arah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hingga kawasan TVRI. Untuk mengurangi efek gas air mata, massa berbagi odol dan mencuci muka dengan air mineral.

“Dipukul mundur semua, pake gas air mata,” ujar salah seorang peserta aksi kepada IDN Times, Senin (25/8/2025).

Pada pukul 16.00 WIB tampak iring-iringan massa berjalan kaki dari Cawang ke Gedung DPR. Mereka memakai celana putih dan seragam sekolah.

4. Polisi pukul mundur massa

Bentrokan antara polisi dan massa aksi masih terjadi hingga pukul 18.20 WIB. Polisi memaksa mundur dengan membobardir massa menggunakan gas air mata. Insiden itu terjadi di bawah kolong flyover Slipi, dekat Stasiun Palmerah. Polisi juga menambah personel di area tersebut.

Pantauan IDN Times, sejak pukul 18.10 WIB, polisi menembakkan lebih dari 30 gas air mata dalam kurun waktu 20 menit. Kolong flyover pun tertutup asap. Hujan mengurangi efek dari perih dari tembakkan tersebut.

5. Pos polisi dibakar sampai layanan transportasi umum terganggu

Aksi demo berubah anarkis. Massa membakar Pos Polisi Petamburan, yang tepat di bawah kolong flyover. Tenda pos polisi juga ikut dibakar. Sebelum di bakar, tenda tersebut diseret ke tengah jalan. Insiden ini membuat lalu lintas terganggu. Tidak hanya itu pembatas jalan Transjakarta ikut rusak.

Demo tersenut menyebabkan sejumlah rute Transjakarta Koridor 9 dan Stasiun Palmeran ditutup sementara. Akibat gangguan tersebut, terjadi penumpukan penumpang di Stasiun Kebayoran hingga tengah malam.

6. Sejumlah pelajar ditangkap

Sementara, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pelajar dan kelompok yang diduga anarko dalam aksi demo tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Saputra, membenarkan adanya puluhan massa yang diamankan.

“Ada pelajar dan anarko, masih kita data,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Aksi yang dimulai sejak pagi itu semula berjalan damai. Namun, eskalasi massa meningkat saat ratusan orang memadati kawasan depan gerbang DPR.

Berdasar data yang dihimpun, sekitar pukul 22.00 WIB, sebanyak 15 orang berhasil tangkap. Mereka terdiri dari empat pelajar dan 11 orang diduga kelompok anarko. Tak lama, empat pelajar lainnya juga diamankan dari gerbang belakang kompleks DPR.

Adik Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Mobil Polisi Diincar di Demo DPR Cerita Pekerja Tertahan Imbas Demo, KRL Jarang-Ojol Matikan Aplikasi