PESAWARAN INSIDE– Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sedang menghadapi titik kritis dalam menentukan arah pembangunan. Apakah akan memfokuskan pada pengembangan pariwisata mewah yang ditujukan bagi kalangan elit, atau lebih mengutamakan perbaikan jalan yang menjadi jalur vital bagi kesejahteraan masyarakat sehari-hari? Pertanyaan ini menjadi topik perdebatan sengit di kalangan para pengamat pembangunan dan masyarakat setempat.
Ketua DPD LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang, menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan sekelompok orang.
Pengaruh Wisata Mewah yang Semakin Terbatas Aksesnya
Husni Piliang mengungkapkan perhatian terhadap perkembangan destinasi wisata di Lampung Selatan yang semakin fokus pada kalangan menengah atas. Berbagai resort mewah di tepi pantai, glamping dengan fasilitas premium, serta kafe yang estetik dengan harga mahal mulai bermunculan, tetapi aksesnya sangat terbatas bagi penduduk setempat. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa manfaat dari pembangunan pariwisata tidak dapat dinikmati oleh warga yang seharusnya menjadi pemilik wilayah tersebut.
“Bagaimana kesejahteraan bisa meningkat jika masyarakat tidak mampu menikmati hasil pembangunan? Pariwisata harus bersifat inklusif, menerima semua pihak, bukan menciptakan batas sosial,” tegas Husni. Kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan dan kepemilikan objek wisata juga menjadi perhatian. Banyak peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM lokal terlewat karena fokus pembangunan lebih mengarah pada fasilitas mewah yang mahal dan eksklusif.
Dampak Jalan yang Rusak: Beban Berat bagi Masyarakat
Di sisi lain, kerusakan jalan di daerah pedesaan serta jalur penghubung antar kecamatan memberikan dampak yang sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan yang berlubang, berlumpur pada musim hujan, atau bahkan putus, menghambat penyaluran barang dan jasa. Petani mengalami kesulitan dalam membawa hasil panen ke pasar, para pedagang kecil menghadapi biaya transportasi yang lebih besar, dan anak-anak serta pasien mengalami kesulitan dalam mencapai sekolah maupun fasilitas kesehatan.
"Perbaikan jalan bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan peluang ekonomi, dan akses dasar bagi seluruh warga. Jalan yang rusak juga menyebabkan kecelakaan, menambah kerugian yang harus ditanggung masyarakat," kata Husni. Kondisi ini membuat pembangunan yang hanya mengutamakan sektor pariwisata mewah terasa tidak sesuai dengan kebutuhan pokok rakyat.
Tekanan untuk Pembangunan yang Berkeadilan bagi Rakyat
Menanggapi situasi ini, DPD LPKSM-GML Lampung Selatan mengharapkan pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan prioritas pembangunan. Organisasi ini menyarankan alokasi dana yang lebih seimbang untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan, sambil memperkuat sektor pariwisata yang lebih berorientasi pada ekonomi rakyat dan berkelanjutan.
"Pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan UMKM lokal, homestay, serta atraksi budaya yang dikelola oleh masyarakat perlu didorong. Wilayah tujuan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh penduduk Lampung Selatan," ujar Husni.
LPKSM-GML berharap pemerintah daerah mampu mendengarkan keluhan masyarakat serta mengambil kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh warga, bukan hanya sekelompok kecil yang memiliki modal besar. Pembangunan yang adil dan merata dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai kesejahteraan bersama yang nyata.
0 Please Share a Your Opinion.: