Selasa, 14 Oktober 2025

Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis

Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis

D'moneyTalkPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, jika pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi pada Kamis (28/8) nanti. 

“Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8). Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing.

Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut. 

Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen.

“Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,” jelasnya.

Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera. 

Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. “Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,” tegasnya. 

Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. “Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” keluhnya. 

Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu.

“Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,” ungkapnya. “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,” pungkasnya. (*)

Senin, 13 Oktober 2025

Eskalator dan Teleprompter Macet di Markas PBB, Trump Klaim Jadi Korban '3 Sabotase'

Eskalator dan Teleprompter Macet di Markas PBB, Trump Klaim Jadi Korban '3 Sabotase'
Eskalator dan Teleprompter Macet di Markas PBB, Trump Klaim Jadi Korban '3 Sabotase'

Radar Info- Kejadian tak terduga yang dialami Presiden AS Donald Trump saat berada di kantor pusat PBB tiba-tiba membuatnya marah dan menyatakan dirinya menjadi korban tiga tindakan sabotase.

Tiga kejadian yang videonya menyebar di media sosial, menurut Trump, "benar-benar tindakan sabotase," mengacu pada laporan dari Times of London yang menyebutkan bahwa staf PBB terdengar bercanda bahwa mereka mungkin akan mematikan eskalator dan memaksa Trump berjalan kaki ke aula untuk memberikan pidatonya.

Peristiwa yang membuat Trump marah adalah ketika ia bersama Ibu Negara AS Melania Trump sedang naik eskalator yang tiba-tiba berhenti, sehingga mereka harus terus berjalan naik tangganya sampai ke atas.

"Orang-orang yang melakukan hal itu harus ditangkap!" kata presiden dengan nada marah, sebagaimana dilaporkan AP dari Truth Social.

Seorang perwakilan PBB mengira bahwa seseorang dari rombongan Trump mungkin bersalah atas kemacetan pada eskalator.

Eskalator tiba-tiba berhenti, hampir membuat Melania Trump jatuh, merupakan salah satu dari paling sedikit tiga kesalahan yang diperhatikan oleh Trump saat ia berada di gedung tersebut untuk memberikan pidato di depan para pemimpin dunia dan diplomat dalam Sidang Umum PBB di New York.

Kedua, Trump menyatakan bahwa teleprompternya menjadi "gelap gulita" saat berpidato di PBB. Kendala dengan klaim tersebut adalah Gedung Putih bertanggung jawab dalam mengoperasikan teleprompter bagi presiden, demikian dikatakan oleh seorang pejabat PBB yang berbicara dengan nama samaran karena sifat sensitif dari isu ini.

Ketiga, Trump menyatakan bahwa suara di PBB dimatikan saat dia berbicara dan orang-orang hanya bisa mendengar pidatonya jika ada penerjemah yang menyampaikannya melalui earphone. Trump mengatakan istrinya, Melania, memberitahunya bahwa dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan.

"Ini bukan kebetulan, ini tindakan sabotase yang terencana," ujar Trump, yang saat ini sedang berupaya melakukan investigasi terkait isu ini.

Trump meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyimpan rekaman keamanannya mengenai penghentian eskalator karena Badan Rahasia akan terlibat dalam penyelidikan tersebut.

Presiden Trump meminta penangkapan terkait dengan eskalator yang tiba-tiba berhenti bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa tepat setelah ia dan Ibu Negara Melania Trump naik ke atasnya pada hari Selasa, 23 September 2025.

"Pertama, eskalator yang menuju Lantai Utama tiba-tiba berhenti. Berhenti secara mendadak. Sangat menakjubkan bahwa Melania dan saya tidak jatuh ke depan ke tepi tajam tangga baja ini, dengan wajah terlebih dahulu. Hanya saja kami masing-masing memegang pegangan tangga dengan kuat, atau itu akan menjadi bencana," lanjut presiden sebagaimana dilaporkan Antara dari Sputnik.

Setelah tuduhan Trump terhadap "kesengajaan" peristiwa ini, Departemen Rahasia Amerika Serikat sedang menyelidiki apakah gangguan pada eskalator dan teleprompter selama kunjungan Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) disebabkan oleh peretasan yang sengaja dilakukan. Bloomberg melaporkan hal tersebut, merujuk pada beberapa sumber pada hari Rabu.

Di sisi lain, pada hari Selasa, seorang sumber dari PBB memberi tahu RIA Novosti bahwa escalator di kantor pusat PBB yang membawa Trump dan Melania berhenti karena mekanisme keselamatan bekerja secara tidak sengaja.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric selanjutnya menjelaskan bahwa sistem keamanan otomatis di bagian bawah tangga eskalator mungkin aktif karena seorang kameraman yang sedang merekam kedatangan Trump dan istrinya.

Sistem tersebut dibuat untuk menghindari orang atau benda terjebak atau tertarik ke dalam gigi roda.

"Videografer mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan fitur keamanan tersebut," kata Dujarric kepada para jurnalis, sambil menambahkan bahwa kamerawan itu berasal dari delegasi Amerika Serikat.

Dalam pidato yang berlangsung selama 56 menit dalam Sidang Majelis Umum PBB, Trump menyampaikan keluhannya bahwa dirinya dan Melania pernah terjebak di sebuah eskalator serta teleprompter mengalami gangguan tepat saat ia mulai berbicara.

Ia mengkritik bahwa yang ia peroleh dari PBB hanyalah eskalator dan teleprompter "yang buruk." ***

Proses Seleksi Pegawai PPPK Dimulai, 538 Instansi Usulkan Formasi PPPK Paruh Waktu

Proses Seleksi Pegawai PPPK Dimulai, 538 Instansi Usulkan Formasi PPPK Paruh Waktu

D'moneyTalk– Proses Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu telah dimulai. Tercatat, sudah 538 instansi yang mengusulkan formasi untuk calon aparatur sipil negara (ASN) PPPK Paruh Waktunya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar 78 persen yang diusulkan oleh 538 instansi. Adapun instansi tersebut terdiri dari 49 instansi pusat dan 489 instansi daerah.

“Ini menggembirakan karena progresnya sudah sangat bagus, sudah 1,068 juta atau 78 persen,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8).

Kendati begitu, masih perlu dicermati terkait adanya 62 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktunya. Sebab, dari 62 instansi tersebut ada potensi sekitar 235.533 atau 17,2 persen honorer yang sejatinya bisa menjadi PPPK Paruh Waktu. Termasuk, adanya potensi 66.495 orang atau 4,9 persen yang tidak diusulkan oleh instansi. Adapun instansi-instansi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kota Malang.

Menurutnya, ada berbagai alasan terkait belum diusulkannya 17,2 persen honorer tersebut, bahkan 4,9 persen yang tidak diusulkan. Salah satunya, soal anggaran yang tidak tersedia.

“Nah yang tidak diusulkan ini teridentifikasi dengan berbagai alasan, antara lain meninggal dunia, kemudian sudah tidak aktif bekerja, instansi menilai tidak ada kebutuhan di organisasinya, dan keempat tidak tersedia anggaran,” paparnya.

Bedasarkan data BKN, ada 27.644 atau 41,6 persen dari yang tidak diangkat beralasan tidak aktif bekerja. Kemudian, 26.395 atau 39,7 persen lainnya yang berpotensi tidak diangkat karena ketidaktersediaan anggaran, 11.404 atau 17,2 persen tidak diangkat karena tidak ada kebutuhan di instansi, dan 1.052 atau 1,6 persen lainnya karena meninggal dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja mengimbau agar mereka yang masuk dalam PPPK Paruh Waktu tidak perlu khawatir tidak diangkat menjadi PPPK. Dia menegaskan, PPPK Paruh Waktu ini jadi jembatan dalam masa transisi sebelum mereka diangkat secara resmi menjadi PPPK. Nantinya, lanjut dia, mereka juga diberikan NIPPPK.

“PPPK Paruh Waktu itu adalah pegawai aparatur sipil negara. Justru itu masa transisi ketika dari aspek keuangan belum terpenuhi, jadi status hukum dinaikkan,” tegasnya.

“Tapi ketika gajinya Rp 1 juta akan diberikan Rp 1 juta dulu, supaya tidak mengganggu belanja pegawai yang 30 persen,” sambungnya.

Selain itu, di nomenklatur ini, KemenPANRB telah menyiapkan empat formasi khusus untuk honorer lulusan SD-SMP. Adapun keempatnya meliputi Pengelola umum operasional, Operator layanan operasional, Pengelola layanan operasional, dan Penata layanan operasional.

Di sisi lain, Aba juga menyampaikan update untuk pengangkatan CPNS tahun 2024. Menurutnya, sudah 99,72 persen CPNS sudah mendapat Surat Keputusan (SK) CPNS. Sementara untuk PPPK Tahap I sudah 87,68 persen telah memperoleh SK. Sayangnya, untuk PPPK Tahap II baru 25,42 persen usulan yang masuk ke BKN dan 8,47 persen yang mendapat SK.

Saat ini, BKN terus mendorong dan membantu pihak instansi terkait untuk bisa segera mengajukan NIPPPK-nya. Mengingat batas terakhir pengajuan pada 10 September 2025. 

Pengamat Militer Kritisi Dominasi Pangdam Berlatar Belakang Kopassus

Pengamat Militer Kritisi Dominasi Pangdam Berlatar Belakang Kopassus

D'moneyTalk.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menyoroti jumlah 21 kodam di Indonesia. Hal itu setelah Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto meresmikan enam kodam baru di Batujajar pada Ahad (10/8/2025).

Sayangnya, kata Ginting, dari 21 panglima kodam (pangdam), tidak mencerminkan distribusi ideal. Bahkan, korps Infanteri Komando terlihat sangat menguasai posisi teritorial tersebut.

"Dari 21 kodam, komposisi panglima kodam (pangdam)-nya, menurut saya juga tidak proporsional untuk lima korps utama. Termasuk posisi perwira tinggi dari infanteri komando (Kopassus) terlalu dominan, tidak mencerminkan jumlah prajurit infanteri secara keseluruhan," ucap Ginting kepada D'moneyTalk.co.id di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dalam catatan Ginting, dari 21 pangdam, sebanyak sembilan orang berlatar belakang Infanteri Komando dan tujuh pangdam Infanteri non-Komando. Pangdam dari Korps Kavaleri nol, Artileri Medan (Armed) tiga pangdam, Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) satu pangdam, dan Zeni satu pangdam.

"Menurut saya idealnya secara proporsional mesti mewakili lima korps utama (Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Zeni). Ke depan bisa ditambah dengan Korps Penerbangan AD jika sudah ada yang berpangkat mayor jenderal," ucap Ginting.

Menurut dia, posisi pangdam hendaknya tidak dikuasai satu korps, lantaran masalah yang dihadapi juga berbeda-beda. "Maka idealnya komposisi itu mesti memperhatikan bahwa TNI AD itu bukan milik satu korps utama saja, dan bukan Kopassus minded," ujar Ginting.

Dia menawarkan agar distribusi jabatan ideal, hendaknya pangdam dari Infanteri Komando empat orang dan Infanteri non-Komando sembilan orang. Sisanya, dua pangdam dari Zeni, dua pangdam dari Arhanud, dua pangdam dari Armed, dan dua pangdam dari Kalaveri.

Langkah itu penting dilakukan untuk menguatkan soliditas organisasi, khususnya yang memegang kendali komando kewilayahan. Sehingga, tidak ada kesan korps satu dianakemaskan dan yang lain seolah dipinggirkan. "Pemimpin TNI mesti memiliki semangat integrasi untuk membangun organisasi militer yang sehat," kata Ginting.

Dia juga menyoroti komposisi abiturien pangdam yang tidak proporsional. Dari 21 pangdam, mereka ada yang angkatan Akmil 1990 sampai paling muda 1997. Ginting menyebut, pangdam dari angkatan 1990 satu orang, angkatan 1991 empat pangdam, 1992 dua pangdam, dan 1993 lima pangdam.

Untuk angkatan 1994 satu pangdam, angkatan 1995 tidak ada yang menjadi pangdam, angkatan 1996 menyumbang empat pangdam, dan lulusan 1997 empat pangdam. "Formasi abiturien juga mesti dipertimbangkan masak-masak. Idealnya saat ini mendahulukan atau prioritas abituren 1990-1991-1992-1993," kata Ginting menjelaskan.

Dia berpesan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak untuk mengerem angkatan 1994-1995-1996-1997 menjadi pangdam. Selain masih terlalu muda, hal itu demo menjaga roda organisasi tetap berjalan. Pasalnya, mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI masa jabatan pati sampai 61 tahun.

Anggap saja usai pangdam dari Akmil 1997 sekarang di kisaran 48 tahun maka mereka pensiun masih 13 tahun lagi. "Bahkan bisa 14-15 tahun lagi masa dinasnya bila sampai bintang tiga dan empat. Dampaknya akan menghambat organisasi, bahkan organisasi menjadi tidak sehat," kata Ginting.

 

Baca: Pakar Militer Soroti Terlalu Banyak Pati di Organisasi Puskesad

Dia mengingatkan, jangan sampai rotasi dan mutasi di lingkungan TNI tidak jalan akibat penerapan perpanjangan usia pensiun pati TNI. "Mutar-mutar saja selama lebih dari 12 tahun sebagai perwira tinggi," ucap Ginting.

Terakhir, ia berpesan, ancaman dan potensi kodam di setiap daerah yang berbeda juga hendaknya menjadi pertimbangan sendiri bagi pimpinan dalam melantik pangdam. Karena dengan menyesuaikan karakter wilayah kodam dan korps di TNI AD maka permasalahan di lapangan bisa dengan mudah diatasi.

"Misalnya ancaman wilayah udara, maka berdayakan Panglima dari Korps Arhanud. Perbatasan darat dengan negara tetangga, maka berdayakan Panglima dari Korps Infanteri. Pembangunan infrastruktur daerah, maka berdayakan Panglima dari Korps Zeni. Begitu juga dengan Korps Armed untuk bantuan tembakan dari Korps Kavaleri menyesuaikan dengan hakikat ancaman wilayah," ujar Ginting.

Baca: Panglima TNI Pimpin Sertijab, Laksda Hersan Resmi Jabat Irjen TNI

Kementerian BUMN Jadi Badan, Pengamat Waspadai Tumpang Tindih

Kementerian BUMN Jadi Badan, Pengamat Waspadai Tumpang Tindih

Radar Info.CO.ID - JAKARTA.Isu perubahan nama Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN mendapat perhatian.

Pengamat BUMN Herry Gunawan menganggap, perubahan status ini memiliki potensi besar menyebabkan dualisme pengelolaan yang berakhir pada ketidakefisienan dan pemborosan dana.

Menurutnya, jika perubahan ini terwujud, akan muncul kemungkinan tumpang tindih dalam wewenang dengan lembaga lain yang juga menangani BUMN, seperti BPI Danantara. Karena, badan dalam struktur organisasi pemerintah merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas yang sangat khusus. Jika Badan Penyelenggara BUMN dibentuk, tugasnya pasti akan berupa pengelolaan BUMN.

"Dengan demikian, BPI Danantara dan Badan Penyelenggara BUMN memiliki kemampuan untuk mengelola subjek yang sama, yakni BUMN. Hal ini berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan BUMN," katanya kepada Radar Info, Kamis (25/9/2025).

Herry menyatakan, perubahan status ini justru akan menyebabkan pengelolaan pelat merah menjadi kurang efektif. Akibatnya, menurutnya, terjadi dualisme berupa pemborosan dana dan ketidakefisienan dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, ia juga menyoroti gagasan penggabungan antara kedua entitas tersebut jika benar-benar terbentuk. Menurutnya, sifat Badan Penyelenggara BUMN yang sangat birokratis dinilai tidak sesuai jika dikombinasikan dengan BPI Danantara yang bersifat korporatif.

"Jika digabungkan, akan menyebabkan pengelolaan BUMN menjadi terlalu birokratis, dan pada akhirnya keputusan mengenai tindakan perusahaan bisa terlambat," ujarnya.

Herry mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025, BUMN telah ditetapkan sebagai institusi swasta. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan bagi lembaga pemerintah untuk mengawasi entitas yang berstatus swasta karena hanya akan menimbulkan konflik kepentingan.

Jika pemerintah tetap ingin memiliki dua lembaga pengelola BUMN, Herry menyarankan adanya pembagian tugas, wewenang, dan fungsi yang jelas.

Sebagai contoh, Badan Penyelenggara BUMN fokus pada pengelolaan perusahaan yang memiliki status Perum dan Badan Layanan Umum (BLU) yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Sementara BPI Danantara mengelola yang berstatus Perseroan, yang berorientasi pada keuntungan," usulnya.

Selanjutnya, Herry menyarankan agar BUMN yang berada di bawah BPI Danantara sepenuhnya terbebas dari campur tangan politik dan tidak lagi mendapatkan pendanaan dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jika ada pihak yang mengalami kerugian besar, maka BPI Danantara yang harus menyelesaikannya. Termasuk jika diperlukan, dapat dibubarkan saja," tegasnya.

Sebelumnya dilaporkan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemungkinan akan diubah menjadi Badan Penyelenggaraan BUMN.

"Ia tetap. Badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (namanya). Badan penyelenggara BUMN," kata Dasco di Gedung DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Menurut Dasco, pertimbangan pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi lembaga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Karena sebagian besar tugas dan peran Kementerian BUMN saat ini telah dipindahkan kepada Danantara.

"Di sana fungsi BUMN sudah, kementerian BUMN sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Jadi, tersisa fungsi dari Kementerian BUMN yaitu sebagai regulator pemegang saham kelas A dan menyetujui RPP," ujar Dasco.

"Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian muncul keinginan untuk menurunkan status kementerian menjadi badan. Itu yang sekarang sedang dibahas, nanti kita lihat saja hasilnya," katanya.

Berita Persebaya Hari Ini: Edu Perez Buktikan Skuad Tim Bajul Ijo,4 Pemain Dipanggil Timnas

Berita Persebaya Hari Ini: Edu Perez Buktikan Skuad Tim Bajul Ijo,4 Pemain Dipanggil Timnas
Berita Persebaya Hari Ini: Edu Perez Buktikan Skuad Tim Bajul Ijo,4 Pemain Dipanggil Timnas

D'moneyTalkSURABAYA- Pelatih Persebaya, Eduardo Perez membuktikan keyakinannya membawa Persebaya produktif.

Hal itu sudah dilakukan saat Persebaya berhasil melibas Bali United dengan skor 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Sabtu (23/8/2025) malam.

Skor tersebut, juga menjadi sejarah bagi pelatih asal Spanyol itu bersama Persebaya. 

Karena, Persebaya sudah cukup lama tidak mencetak 5 gol dalam satu pertandingan.

Terakhir kali Persebaya mencetak 5 gol pada dua musim lalu, tepatnya saat menang 0-5 dari Persita (18/1/2023), laga pekan ke-19 Liga 1 2022/2023.

"Gaya kami adalah berusaha sebisa mungkin mendekati kotak penalti dan menciptakan banyak peluang," kata Eduardo Perez menjawab pertanyaan D'moneyTalk, Senin (25/8/2025).

Bahkan, ia menyebut, sudah yakin bisa membawa Persebaya produktif sejak laga pertama Super League 2025/2026.

"Di laga pertama, saya tidak khawatir kami tidak mencetak gol. Saya khawatir jika kami tidak menciptakan peluang," ucap Eduardo Perez.

"Sekarang bisa dilihat pemain yang berbeda mencetak gol. Di setiap pertandingan, jika kami terus bermain seperti ini, kami akan menciptakan lebih banyak peluang dan gol," tambah Eduardo Perez.

5 gol Persebaya ke gawang Bali United dicetak oleh Francisco Rivera menit 38, Risto Mitrevski menit 45, Mihailo Perovic menit 53, Bruno Moreira menit 61 (P), dan Gali Freitas menit 82.

2 gol merupakan gol perdana dari Mihailo Perovic dan Gali Freitas, sejak musim ini bergabung dengan Persebaya.

"Jadi, saya sangat senang dengan Mihailo, Gali, juga semua pemain, juga para pemain yang tidak bermain (saat melawan Bali United). Karena pada akhirnya, ini satu dunia, mereka semua bersama," tukas Eduardo Perez.

Pembuktian Eduardo Perez selanjutnya, saat Persebaya menyambangi kandang PSM Makassar pada 31 Agustus 20

Sementara itu jelang lanjutan kompetii pekan ke-4 nasib Persebaya Surabaya dalam waktu dekat tim akan ditinggal dua pemain mudanya.

Mereka adalah Toni Firmansyah dan Mikael Alfredo Tata, yang resmi dipanggil untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia untuk ajang Kualifikasi Piala Asia U23 2026.

Kondisi ini menjadi tantangan berat dan dilema usai menjalani pekan ke-3 Super League 2025-2026. Sesuai jadwal Skuad Garuda Muda akan memulai pemusatan latihan di Surabaya pada 25 Agustus 2025.

Ini hanya beberapa hari sebelum Persebaya menjalani laga tandang sebagai bagian pekan ke-4 Super League 2025-2026 melawan PSM Makassar. 

Pemanggilan tersebut menjadi perhatian dari pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran.

Ia mengakui bahwa kondisi ini perlu pembahasan serius bersama manajemen klub.

“Dua pemain dipanggil ke Timnas U23, diminta kumpul tanggal 25 atau 26, sementara Persebaya harus main tanggal 31,” kata pelatih asal Spanyol melansir Kompas.Com.

"Akan dilepas ke TC atau dimainkan dulu lawan PSM? Akhirnya ini soal aturan. Aturan PSSI. Ini pertanyaan yang harus kami bicarakan dengan klub." katanya

Meski berharap tetap bisa mengandalkan dua pemain mudanya dalam laga krusial melawan PSM, ia menegaskan memahami situasi. 

Dengan pengalaman pernah bekerja di PSSI sebagai pelatih kiper timnas Indonesia, sehingga ia tahu benar bagaimana mekanisme regulasi berjalan.

“Jika tim nasional memanggil para pemain, tentu saya ingin mereka selalu bersama kami. Tapi saya juga pernah bekerja di PSSI dan saya tahu bagaimana sistem ini berjalan. Jadi kita lihat saja nanti. Ini pertanyaan yang perlu kami diskusikan,” imbuh Eduardo Perez.

Fenomena seperti ini sejatinya bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Klub-klub kerap berada pada posisi dilematis ketika harus melepas pemain ke timnas di tengah padatnya jadwal kompetisi. 

Di satu sisi, klub membutuhkan tenaga terbaik demi meraih hasil maksimal. Namun di sisi lain, pemanggilan ke timnas adalah kebanggaan sekaligus kewajiban yang tidak bisa ditolak.

Toni Firmansyah dan Mikael Tata bukan sekadar pemain muda biasa. Keduanya telah mengukir prestasi bersama Garuda Muda di ajang AFF U23 2025 lalu, yang membuat nama mereka semakin bersinar. 

Tidak heran jika pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vanenburg kembali memanggilnya untuk memperkuat lini tengah dan belakang tim di ajang Kualifikasi Piala Asia U23 2026.

Duel Timnas U23 ini akan berlangsung di Sidoarjo pada 3–9 September 2025 melawan Makau, Korea Selatan, dan Laos menanti.

Namun tidak hanya Toni Firmansyah dan Mikael Tata, Persebaya juga melepas dua pemain andalan lain untuk agenda internasional FIFA Matchday yang akan berlangsung September 2025 mendatang. 

Gali Freitas dipanggil memperkuat negaranya Timor Leste dan Ernando Ari penjaga gawang juga masuk daftar pemanggilan timnas Indonesia senior asuhan pelatih Patrick Kluivert.

Fakta Hak Cipta Lagu Indonesia Raya, Bebas Royalti

Fakta Hak Cipta Lagu Indonesia Raya, Bebas Royalti

JAKARTA, D'moneyTalk - Lagu "Indonesia Raya" yang diciptakan Wage Rudolf Seopratman merupakan simbol pemersatu dan kebanggaan bangsa Indonesia yang selalu berkumandang dalam setiap upacara kenegaraan dan momen-momen penting lainnya.

Namun, di balik alunan musiknya yang khidmat dan liriknya yang membangkitkan semangat nasionalisme, tersimpan berbagai fakta menarik dan polemik yang menyertainya, termasuk perihal royalti.

Polemik seputar royalti "Indonesia Raya"

Sebagai sebuah karya cipta, "Indonesia Raya" tidak luput dari perbincangan mengenai hak cipta dan royalti.

Belakangan, sempat muncul polemik di masyarakat terkait pernyataan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menyebutkan bahwa penggunaan lagu "Indonesia Raya" untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti.

Pernyataan ini sontak menuai kecaman dari publik yang menganggap bahwa lagu kebangsaan tidak sepantasnya dikomersialkan.

Menanggapi hal tersebut, LMKN kemudian memberikan klarifikasi bahwa lagu "Indonesia Raya" tidak dikenai royalti karena statusnya yang telah menjadi milik publik (public domain).

Meskipun hak ekonomi atau royalti tidak berlaku lagi, hak moral WR Supratman sebagai pencipta lagu tetap harus dihormati.

Ini artinya adalah nama WR Supratman harus selalu dicantumkan setiap kali lagu "Indonesia Raya" digunakan.

Penggunaan lagu "Indonesia Raya" untuk kegiatan kenegaraan, upacara, dan pendidikan dipastikan tidak akan dikenakan royalti dalam bentuk apapun.

Klarifikasi keluarga soal royalti "Indonesia Raya"

Perwakilan keluarga WR Soepratman, Endang WJ Turk, menegaskan lagu "Indonesia Raya" tidak ditarik rolyati.

Hak cipta lagu kebangsaan "Indonesia Raya" telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia tanpa syarat oleh empat orang ahli waris almarhum W.R. Supratman.

Keempat ahli waris itu adalah Roekijem Soepratijah, Roekinah Soepratirah, Ngadini Soepratini dan Gijem Soepratinah.

"Kami juga menegaskan bahwa seluruh karya W.R. Soepratman telah masuk domain publik sejak tahun 2009, karena telah lebih dari 70 tahun sejak beliau wafat," kata Endang dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

Aturan tentang hak cipta "Indonesia raya"

Peraturan mengenai penggunaan lagu kebangsaan ini pun telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Adapun dasar hukum atas penyerahan hak cipta itu sudah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri P.P. dan K tanggal 25 Desember 1957, No. 129599/D. dan Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1960.

Keempat ahli waris saat itu mendapatkan pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp 250.000 sebagai tanda penghargaan.

Jika dikonversikan ke nilai emas saat ini, jumlah tersebut setara dengan kurang lebih Rp 6,4 miliar, atau sekitar Rp 1,6 miliar per ahli waris.

Dengan demikian, seluruh hak cipta lagu Indonesia Raya telah diserahkan kepada negara secara penuh dan tanpa syarat.

Sementara itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 43 disebutkan tentang lagu kebangsaan.

Pasal 43 menegaskan bahwa pengumuman, distribusi, atau penggandaan lagu kebangsaan sesuai versi aslinya bukan pelanggaran hak cipta.

Artinya, siapa pun dapat membawakan lagu kebangsaan tanpa harus membayar royalti, asalkan tidak diubah dari versi resminya.

Lagu "Indonesia Raya" juga termasuk public domain karena penciptanya telah meninggal dunia lebih dari 70 tahun lalu.

Sejarah panjang lahirnya lagu pemersatu bangsa

"Indonesia Raya" diciptakan oleh seorang komponis muda jenius bernama Wage Rudolf Supratman.

Pria yang juga berprofesi sebagai wartawan ini merasa tergugah untuk menciptakan lagu kebangsaan setelah membaca sebuah artikel di majalah Timboel terbitan Solo pada tahun 1924.

Artikel tersebut menantang komponis-komponis Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan yang dapat membangkitkan semangat rakyat.

Pada tahun 1928, di usianya yang ke-25, WR Supratman berhasil menggubah lagu "Indonesia Raya".

Lagu ini pertama kali diperdengarkan di depan khalayak umum pada Kongres Pemuda II di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 28 Oktober 1928.

Uniknya, untuk menghindari represi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, "Indonesia Raya" saat itu dimainkan secara instrumental dengan alunan biola oleh WR Supratman sendiri.

Teks lagu "Indonesia Raya" pertama kali dipublikasikan oleh surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu, Sin Po, pada edisi 10 November 1928.

Sejak saat itu, lagu ini dengan cepat terkenal di kalangan pergerakan nasional dan selalu dinyanyikan dalam setiap kongres dan pertemuan partai politik.

Popularitas lagu ini membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda merasa terancam dan akhirnya melarang lagu ini dinyanyikan atau diperdengarkan di muka publik pada tahun 1930.

Lagu "Indonesia Raya" yang kita kenal saat ini sebenarnya hanya terdiri dari satu stanza dari total tiga stanza yang diciptakan oleh WR Supratman.

Penetapan satu stanza sebagai lagu kebangsaan resmi dilakukan oleh Panitia Lagu Kebangsaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno.

Selain itu, lagu ini telah mengalami beberapa kali aransemen.

Aransemen yang sering kita dengar saat ini adalah karya Jos Cleber pada tahun 1950 yang mendapat masukan langsung dari Presiden Soekarno.

Demikian fakta tentang royalti lagu "Indonesia Raya". Artinya, lagu "Indonesia Raya" bebas dinyanyikan di mana saja tanpa perlu membayar royalti.

Wawancara Eksklusif Pengusaha Tebo Dwi Hartono Sebelum Ditangkap Polda Metro Jaya

Wawancara Eksklusif Pengusaha Tebo Dwi Hartono Sebelum Ditangkap Polda Metro Jaya
Wawancara Eksklusif Pengusaha Tebo Dwi Hartono Sebelum Ditangkap Polda Metro Jaya

D'moneyTalk, JAMBI - Seorang pengusaha asal Tebo, Provinsi Jambi, bernama Dwi Hartono sedang menjadi pembicaraan.

Dia ditangkap Polda Metro Jaya karena diduga menjadi inisiator pembunuhan Kepala Cabang Perwakilan BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bernama Muhammad Ilham Pradipta.

Sebelum ditangkap atas kasusnya pembunuhan, sekira empat tahun lalu, 2021, Dwi Hartono sempat diwawancara Reporter Tribun Jambi.

Saat itu, sedang heboh bahwa Dwi Hartono membeli helikopter dan sedang membangun helipad di daerah asalnya, Desa Tirta Kencana (Sekarang bernama Desa Mekar Kencana), Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.

Beberapa fakta pun terungkap dari pengakuannya.

Berikut ini petikan wawancara eksklusif D'moneyTalkdengan Dwi Hartono pada 2021:

Benarkah Mas Dwi Hartono membeli helikopter? Jarang-jarang ada pengusaha dari Jambi membeli helikopter. Bagaimana ceritanya?

Sebenarnya kemarin sudah indent (pesan), sudah mengurus perizinan dan segala macam. 

Jadi, nanti setelah helipad yang di Rimbo Bujang unit 6 sudah siap, saya akan berkunjung ke kampung berikutnya biar bisa mendarat di Rimbo Bujang.

Lokasinya tepat di depan rumah orang tua, seluas dua hektare. 

Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Rimbo Bujang unit 6 bisa membebaskan lahannya.

Ngomong-ngomong, berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli helikopter?

Relatif, Mas. 

Jadi begini, saya itu berawal dari mimpi. Orang ketika punya mimpi harus bisa mengikhtiarkan diri. 

Mimpi itu diikhtiarkan minimal di depan istri, anak, orang tua, dan keluarga besar.

Syukur-syukur kalau sudah berani di hadapan masyarakat luas. 

Harapannya, dengan kita punya mimpi yang kita ikrarkan, alam semesta akan mendukung.

Teman-teman yang positif energinya akan mendukung untuk mendoakan kita, begitu.

Kemudian, mimpi yang kita ikhtiarkan itu juga kita potong menjadi kecil-kecil, Mas. 

Potong kecil menjadi sebuah rencana yang terukur dan sistematis.

Dengan begitu, kemudian kita menjadi termotivasi, Mas. 

Puji Tuhan alhamdulillah, hari ini setiap mimpi yang saya tulis, mimpi yang saya ikhtiarkan, selalu diberikan oleh Tuhan, Mas.

Ini juga yang sering saya sharing (bagikan) dengan teman-teman di sana. Kita tidak boleh membatasi diri. Kita tidak boleh salah memiliki mindset. 

Pikiran seperti "saya tidak mampu", "saya bodoh", "saya bukan siapa-siapa", atau "saya tidak punya modal" itu harus disingkirkan dari pikiran kita, Mas.

Seharusnya diganti dengan optimisme: "Saya punya banyak kelebihan", "saya punya semangat yang bisa melakukan hal". 

Seharusnya, punya mimpi apa pun alam semesta harus mendukung, Mas.

Kemudian, peluang dan potensi akhirnya akan mendekat. Apalagi kita potong kecil-kecil dan disusun dengan cara yang sistematis, Mas. 

Akhirnya, bukan suatu hal yang sulit untuk kita wujudkan, begitu kira-kira, Mas.

Ini Heli City, ya, Mas?

Heli City itu vendor (penyedia jasa) penyewaan helikopter. 

Kami ingin test flight (uji terbang) dan belajar untuk mengerti helikopter itu seperti apa, termasuk kita bisa terbang dengan sekian menit. 

Kurang lebih kita ingin punya mobil lah, Mas. 

Kalau kita ingin punya Pajero atau Alphard, minimal harus mengecek dulu, test drive dulu. 

Kalau tidak, kita kurang PD (percaya diri), Mas.

Tipe apa, Mas, helikopternya?

Ini tipe Bell berapa gitu, ya, Mas.

Saya googling (cari di Google) harganya Rp20 miliar lebih, Mas?

Sekitar 20 miliar, Mas. Tadi kalau Mas tanya harganya berapa, ya relatif. 

Kita mau tipe yang seperti apa, mau jenisnya seperti apa, mau seat-nya (kursinya) berapa. 

Yang jelas, harga 10 M juga ada, 20 M juga ada, 100 miliar juga ada, Mas, tergantung tipe.

Tadi Mas Dwi cerita tentang helipad, ya. Apa rencana terkait mempersiapkan helipad di depan rumah orang tua, Mas?

Jadi begini, saya besar di sana, Mas. 

Dari kecil orang tua saya awal mulanya transmigran (peserta transmigrasi) dari Malang, Jawa Tengah. 

Sempat transmigrasi ke Palembang, di Lahat kalau tidak salah, di SP 4. Di kampung itu saya lahir di sana, Mas.

Sekitar 6 tahun, saya pindah ke Rimbo Bujang, Jambi. 

Saya cukup berkesan lah. Walaupun SMP kelas 3 pindah lagi ke Jawa, Ambarawa.

Sekali lagi, Rimbo Bujang adalah tempat asal kita. 

Cukup berkesan, meninggalkan banyak cerita. Bahkan orang tua, kakak kandung, serta ipar masih tinggal di Rimbo Bujang. 

Ke depannya, harapannya ketika ada helipad di sana, akses kita lebih cepat, lebih mudah. 

Nantinya kita turun ke sana langsung ke Rimbo Bujang, tidak setahun atau 2 tahun sekali, bisa jadi setiap bulan, Mas.

Dan harapannya saya bisa membuka lapangan pekerjaan di sana, begitu, Mas. 

Kalau kita cuma turun setahun sekali, bagaimana mungkin kita punya cukup waktu yang panjang? 

Dengan kunjungan yang lebih rutin, kita punya akses yang mudah. 

Jadi, harapannya kalau ingin sewaktu-waktu turun, bisa turun di depan rumah orang tua.

Terakhir pulang ke Rimbo Bujang kapan, ya, Mas?

Kemarin bulan September, kebetulan adik menikah. Sekalian lah kita mencoba untuk pembebasan lahan untuk helipad itu.

Mas, kalau saya baca berita itu, sempat berada pada titik terbawah akhirnya bisa mencapai ke titik sekarang. Cerita ini bisa diceritain ke Tribunners, Mas, Tribun Jambi, sehingga bisa menyerap inspirasinya, Mas?

Jadi begini, Mas, sekitar tahun 2012, usaha saya sempat bangkrut dan meninggalkan utang miliaran.

Itu kalau boleh tahu, usahanya apa, ya, Mas?

Usahanya masih remeh-temeh (kecil), Mas. Game online, warnet, PS 2. Kemudian ada coffee shop, kemudian ada juga warteg. 

Itu semua tidak terkontrol dan SDM (sumber daya manusia)-nya kurang. Kurang kita pantau, ada beberapa yang bermasalah dikarenakan dikorupsi dengan manajemen yang kurang. 

Singkat cerita, akhirnya tutup.

Sampai kita punya utang macam-macam. Bahkan mobil pun tidak punya, rumah pun tidak punya, bahkan motor pun diambil sama leasing, Mas.

Sampai di titik terendah itu, kita ingin mengontrak rumah senilai 10 juta dalam satu tahun. 

Saya minta uang sama bapak, orang tua saya ditolak, Mas.

Bapak waktu itu bilang begini: "Kamu katanya pintar dari kecil, kamu sekolahnya juara terus. Kenapa kamu sekarang tidak bisa survive (bertahan hidup)? 

Buktikan sama papa kamu bisa maju dan berkembang. Mulai hari ini, papa tidak akan pernah bantu kamu, silakan mikir sendiri."

Itu sampai sekarang kalimat yang menjadi sebuah pecutan (cambuk), Mas.

Saat itu sudah berkeluarga, ya, Mas?

Sudah, Mas. Lagi kencang-kencangnya, anak itu butuh susu kaleng, Mas. 

Karena yang masih kecil itu umurnya kurang lebih 6 bulan lah. Kemudian yang pertama kurang lebih 2 tahun lah.

Artinya Mas menyikapi dengan positif, ya?

Rasa sedih itu ada. Sempat kaget, sedih. Tetapi saya mengambil kesimpulan, orang tua ini sedang menggembleng saya. 

Orang tua memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Saya simpulkan seperti itu.

Saya dibeginikan (diperlakukan seperti itu). Bahasa orang Jawa sana, disapih dilepeh, tidak boleh nenen lagi, atau tidak boleh manja lagi dan bergantung sama orang tua.

Akhirnya, saya listing (mencatat) semua relasi. 

Saya catat satu per satu saya punya teman siapa saja yang mungkin saya bisa manfaatkan dalam hal positif.

Singkat ceritanya, Mas, saya punya teman yang punya klinik kecantikan, Mas. Cuma satu cabang saat itu. 

Saya minta tolong sama dia, "Bro, boleh enggak klinik kamu ini saya franchise-kan?"

Jadi begini, "Bro, jika ada orang yang ingin membuka klinik kecantikan tetapi dia tidak paham caranya, biar saya yang mengkonsepkan."

Padahal saya belum punya pengalaman men-franchise-kan, Mas.

Saya modal nekat saja, Mas.

Pada waktu itu, saya harus berpikir kreatif. "Kalau ada investor datang, kamu bilang bahwa klinik ini punya kita berdua, ya." 

Kita ada MoU (nota kesepahaman) dulu, Mas.

Pada waktu itu, bukan niat untuk menipu, Mas. 

Berbohong dalam hal positif saya pikir tidak jadi masalah, Mas.

Jika ada investor yang datang, sekian persen untuk saya, sekian persen untuk teman saya, Mas.

Jadi waktu itu teman Mas Dwi welcome, ya, dengan tawaran Mas?

Welcome, Mas. Karena dia tahu saya ini punya kelebihan, Mas. 

Saya ini orang yang tidak punya malu. Saya punya skill (kemampuan) negosiasi, Mas. 

Dan saya dikenalkan sebagai teman yang cukup kreatif melihat peluang. Makanya teman ini percaya sama saya, Mas. 

Singkat cerita lah, Mas, saya dapat uang 2 miliar dari hasil profit klinik kecantikan tersebut.

Berapa banyak yang bekerja sama waktu itu, Mas?

Kurang lebih 22 cabang, Mas. Di Sumatra itu ada di Palembang. 

Walaupun sekarang klinik tersebut sudah banyak yang bangkrut juga, tapi masih ada yang bertahan juga, Mas.

Itulah awalnya saya bangkit ketika saya tidak punya apa-apa, Mas.

Sering saya katakan kepada teman-teman saya di Rimbo Bujang, kalau ingin sukses, jangan batasi diri kita dengan siapa pun. Ubahlah mindset kita.

Jangan pernah mengatakan, "Saya tidak punya modal", "Saya tidak punya skill", "Saya tidak sekolah", "Saya tidak punya teman", "tidak punya jaringan". Itulah yang keliru, Mas.

Dari segi finansial, Mas Dwi sudah bebas, ya. Mas Dwi punya kampung halaman di Tebo. Apa punya niat untuk menjadi orang nomor satu di Tebo, Mas?

Ini pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya, Mas. Bahkan ada juga yang mau bertemu saya di Jakarta untuk persoalan itu.

Sampai hari ini, saya belum tertarik untuk berpolitik, Mas. 

Saya masih memaksimalkan diri saya, kapasitas diri, dan manfaat diri agar ke depannya bisa bermanfaat untuk orang banyak.

Saya masih asyik di dunia usaha, Mas. Untuk sekarang, saya masih fokus di dunia usaha, Mas. (Tribun Jambi/Sopianto)

Klaim Pratama Arhan Menantu Idaman,Andre Rosiade Didesak Buka Suara soal Perceraian Azizah Salsha

Klaim Pratama Arhan Menantu Idaman,Andre Rosiade Didesak Buka Suara soal Perceraian Azizah Salsha
Klaim Pratama Arhan Menantu Idaman,Andre Rosiade Didesak Buka Suara soal Perceraian Azizah Salsha

D'moneyTalkPernah menyebut Pratama Arhan sebagai menantu kesayangan, kini Andre Rosiade memilih bungkam. 

Putrinya, Azizah Salsha, resmi bercerai dari pesepakbola Timnas Indonesia itu lewat putusan verstek Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, pada Senin (25/8/2025).

Perceraian yang mengejutkan publik ini membuat sorotan mengarah pada Andre Rosiade, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang selama ini dikenal vokal soal hubungan sang putri.

Namun, sejak kabar perceraian mencuat, akun media sosial @andre_rosiade justru sunyi dari komentar, meski digeruduk ribuan netizen yang menanti klarifikasi.

Secara verstek, maksudnya suatu putusan hakim yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan.

Secara hukum Arhan dan Zize telah resmi bercerai. Selanjutnya adalah pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan suami di depan sidang Pengadilan Agama.

Sang putri menghadapi masalah perceraian, Andre Rosiade nampaknya memilih bungkam.

Anggota DPR RI fraksi Gerindra tersebut padahal kerap membuka hubungan Arhan dengan Zize.

Bahkan daripada Zize atau Arhan, Andre Rosiade yang lebih terbuka tentang rumah tangga putrinya.

Andre Rosiade tak pernah absen mengucapkan selamat atas prestasi yang diukir oleh bek Timnas Indonesia tersebut.

Ia juga menyebut Arhan sebagai menantu kesayangan.

Hal itu ditulis dalam Instagram pribadinya pada November 2024 lalu.

Kala itu Arhan menjenguk Andre yang sedang di rumah sakit.

Kini akun @andre_rosiade memilih bungkam dan tak menanggapi apapun tentang perceraian Arhan dengan Azizah Salsha.

Dua postingan terakhir Andre Rosiade adalah kegiatannya dalam bekerja sebagai Anggota DPR.

Dua unggahan terakhir yang bersamaan dengan melambungkan kabar perceraian Zize pun digeruduk warganet.

Postingan lain Andre Rosiade biasanya tak mencapai 100 komentar namun dua terakhir mendapat lebih dari 600 komentar warganet.

Sebagain besar warganet menyinggung nasib Azizah Salsha yang kini menjadi janda.

"Knp setiap ada isu nasional, berita tentang anak dan mantumu selalu muncul ?"

"anak masih muda bapa nya maen di nikahin ajaa,gini kan ending nya."

"Gimana pak mau belain anak perempuan kesayangannya gimana lagi?"

"Menunggu komentar abi."

Tak satupun komentar warganet ditanggapi oleh Andre Rosiade yang dikenal aktif bermedia sosial.

Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari keluarga terkait perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha.

Azizah Salsha Masih Punya Waktu Rujuk?

Pihak Arhan menggugat cerai talak sejak  1 Agustus 2025.

Hal itu diketahui lewat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Tigaraksa, perceraian Arhan Zize terdaftar dengan nomor perkara 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Perceraian Arhan dan Zize telah diputuskan cerai verstek.

Namun Pengadilan Agama memberi waktu paling cepat 14 hari untuk Arhan benar-benar mengucap ikrar talak.

Ikrar talak wajib diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, setelah putusan cerai dikabulkan oleh hakim.

Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten, bernama Mohamad Sholahudin tak bisa memastikan kapan jadwal ikrar talak.

Lantaran pihak pengadilan masih menunggu kemungkinan pihak Zize mengajukan perlawanan atau tidak.

Untuk itu, diperkirakan ikrar cerai harus diucapkan Arhan paling cepat 14 hari ke depan setelah putusan cerai dikabulkan hakim.

"Kalau cerai talak ada pengucapan ikrar," jelasnya lagi.

"Masih ada waktu 14 ke depan untuk mengajukan perlawanan," lanjutnya.

Pihak pengadilan agama akan melayangkan panggilan ke Arhan dan Ziza untuk hadir di sidang berikutnya.

Sholahudin menyebut, panggilan itu wajib dihadiri pihak penggugat.

"Nanti ada panggilan. Akan ditetapkan sidang ikrarnya kapan."

"Kalau dipanggil kan kewajibannya dia untuk datang."

"Belum bisa dipastikan (kapan) ikrar cerai," tukasnya.

Awal Perceraian Arhan-Zize terungkap

Awalnya, sidang cerai Arhan-Zize diketahui ketika tim Grid.ID berniat meliput sidang perceraian Andre Taulany-Rien Wartia Trigina.

Namun, saat menunggu, tim Grid.ID tak sengaja mendengar nama Pratama Arhan dan Nurul Azizah - nama asli Zize - dipanggil ke ruang sidang III.

Saat dikonfirmasi, petugas Pengadilan Agama Tigaraksa membenarkan pada Senin hari ini, adalah sidang cerai pesepakbola asal Blora Jawa Tengah dan putri dari anggota DPR RI, Andre Rosiade.

Meski demikian, petugas pengadilan enggan banyak bicara ketika ditanya lebih lanjut mengenai sidang tersebut.

Selepas keluar dari ruang sidang, kuasa hukum Arhan, Singgih Tomi Gumilang irit bicara soal perceraian kliennya.

Pihaknya meminta maaf dan izin untuk segera pergi karena sudah ditunggu.

"Sorry, sorry," kata Singgih singkat.

"Izin, maaf ya, kami sudah ditunggu, mohon maaf ya," imbuh dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dulu Sebut Menantu Kesayangan, Andre Rosiade Kini Bungkam setelah Arhan dan Azizah Salsha Cerai.