Radar Info,JAKARTA — Badan Pangan Nasional (BGN) mengakui telah menutup beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami masalah dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa penutupan dapur tersebut dilakukan setelah ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berpotensi membahayakan penerima manfaat MBG, termasuk kejadian keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG.
Nanik mengatakan, penutupan dapur SPPG akan terus berlangsung hingga hasil penyelidikan akhir dikeluarkan.
"Ini yang terbaru, hari ini kami telah mengirimkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah, dimulai dari yang paling banyak terjadi pada bulan September, kami tutup sementara hingga investigasi selesai," ujar Nanik di Hotel Artotel Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).
Oleh karena itu, Nanik mengungkapkan bahwa dapur SPPG yang sebelumnya hanya ditutup sementara, kini secara resmi ditutup tanpa batas waktu hingga hasil investigasi selesai.
"Tetapi kami telah mengirimkan surat hari ini, yang sebelumnya hanya merupakan penutupan sementara, kami tutup dalam waktu yang tidak ditentukan," katanya.
Menurutnya, akibat penutupan dapur SPPG yang bermasalah, pihak yayasan atau lembaga yang mengelola dapur tersebut menjadi menanggung kerugian.
Nanik mengungkapkan, beberapa dapur SPPG yang ditutup antara lain 2 titik SPPG di Bandung, 1 SPPG di Garut, 1 SPPG di Tasikmalaya, serta 1 dapur SPPG di Banggai.
Di sisi lain, sejumlah dapur SPPG lainnya masih dalam proses penyelidikan. Karena, menurut Nanik, tidak semua kasus disebabkan oleh keracunan.
"[Dapur SPPG] yang lainnya seluruhnya sedang dalam penyelidikan. Karena terkadang ada kejadian, misalnya penyebabnya ternyata bukan keracunan, jadi kita akan berdasarkan hasil penyelidikan nanti," katanya.
Selain penutupan dapur, Nanik menyampaikan bahwa BGN juga menghentikan sementara jabatan Kepala SPPG di beberapa dapur yang mengalami masalah. “KSPPG-nya sekarang sedang tidak aktif. Ada, kita langsung tindak lanjuti,” jelasnya.
Nanik juga menyatakan bahwa BGN telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dalam menangani dugaan pelanggaran berat, termasuk membuka kemungkinan adanya unsur pidana.
"Jika ditemukan unsur-unsur pidana atau kesengajaan, misalnya setelah uji pada sampel makanan ini nanti ditemukan zat-zat tertentu, kami akan menindak secara hukum. Kami tidak main-main dalam menangani hal ini," katanya.
Meskipun demikian, Nanik mengakui terdapat kesalahan internal dalam pengawasan. Namun, menurutnya, mitra juga dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena seharusnya ikut memantau proses yang berlangsung di lapangan.
"Kita sendiri harus mengakui, dalam hal ini BGN bersalah, jadi kita tidak bisa menyalahkan pihak lain. Dan tentu saja mitra juga bersalah karena tidak melakukan pengawasan," tutupnya.
Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) merilis data terbaru mengenai kasus keracunan makanan dalam program MBG. Data yang diperoleh dari BGN mencatat sebanyak 46 kasus dengan 5.080 korban hingga tanggal 17 September. Sementara itu, Kemenkes melaporkan 60 kasus dengan 5.207 penderita pada 16 September. Di sisi lain, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita hingga 10 September 2025.
0 Please Share a Your Opinion.: